Isu Politik Terkini: Pilkada Ulang Digelar pada 2025 Jika Kotak Kosong Menang hingga PKB Tunggu Kinerja Gus Ipul

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi II DPR bersama pemerintah dan KPU sepakat akan menyelenggarakan kembali pilkada di suatu daerah pada 2025 jika kotak kosong menang pada pilkada  yang digelar 27 November 2024 mendatang menjadi isu politik terkini yang menjadi perhatian pembaca Beritasatu.com.

Kesepakatan ini menjadi kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta

Isu politik lain, PKB menantikan kinerja dan gebrakan Gus Ipul dalam waktu 39 hari menjadi mensos. Berikut ini lima isu politik terkini pada Rabu (11/9/2024) yang dirangkum Beritasatu.com, Kamis (12/9/2024).

1. DPR, Pemerintah, dan KPU Sepakat Pilkada Ulang Digelar pada 2025 jika Kotak Kosong Menang

Komisi II DPR bersama pemerintah dan KPU sepakat akan menyelenggarakan kembali pilkada di suatu daerah pada 2025 jika kotak kosong menang pada pilkada  yang digelar 27 November 2024 mendatang. Kesepakatan ini menjadi kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta sebagaimana dikutip dari YouTube DPR, Rabu (11/9/2024).

"Daerah yang pelaksanaan pilkada-nya hanya terdiri dari 1 (satu) pasang calon dan tidak mendapatkan suara lebih dari 50%, secara bersama menyetujui pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota diselenggarakan kembali pada tahun berikutnya yakni tahun 2025," ujar Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia membacakan kesimpulan rapat tersebut.

Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu menindaklanjuti kesimpulan RDP tersebut sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang telah diubah dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota.

2. PKB Serahkan ke Prabowo Soal Isu PDIP Bergabung Koalisi Pemerintahan

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih soal isu PDI Perjuangan (PDIP) bakal bergabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran lima tahun ke depan. PKB, kata dia, mendukung apa pun keputusan Prabowo soal koalisi pemerintahan.

"Itu sekali lagi sepenuhnya kewenangan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih," ujar Syaiful di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Hanya saja, Syaiful mengakui dirinya belum mengetahui secara pasti apakah Prabowo mengajak PDIP untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan lima tahun ke depan. Yang pasti, kata dia, Prabowo ingin merangkul semua elemen bangsa termasuk partai politik untuk bergotong royong membangun bangsa Indonesia.

3. Demokrat Sambut Positif Rencana Pertemuan Megawati dengan Prabowo Subianto

Juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra menanggapi soal rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurutnya pertemuan keduanya merupakan hal positif dan Partai Demokrat akan mendukung rencana tersebut.

Hal tersebut dinilai baik secara politik, meskipun keduanya pernah berbeda pandangan tentang arah politik.

"Pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto merupakan pertemuan antara mantan presiden dengan presiden terpilih. Partai Demokrat akan mendukung penuh rencana pertemuan antara Megawati dengan Prabowo Subianto," ungkap Herzaky Mahendra saat ditemui di Surabaya, Rabu (11/9/2024).

4. Cak Imin Diajak Prabowo Bahas Jatah Menteri, PKB Kebagian?

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda mengungkapkan Presiden terpilih Prabowo Subianto telah mengundang Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin untuk membahas susunan kabinet lima tahun ke depan.

Namun, Syaiful Huda enggan membocorkan rincian mengenai jatah menteri PKB dalam kabinet Prabowo-Gibran yang akan datang.

"Diskusi sudah dilakukan, dan ada penawaran yang sedang dibahas. Namun, untuk rincian lebih lanjut, kita belum bisa mengungkapkannya," ujar Syaiful di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

5. Gus Ipul Jadi Mensos, PKB: Kita Tunggu Kinerjanya selama 39 Hari

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda memberikan respons terhadap pelantikan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjadi menteri sosial (mensos) menggantikan Tri Rismaharini. PKB, kata Syaiful, menantikan kinerja dan gebrakan Gus Ipul dalam waktu 39 hari menjadi mensos.

"Tinggal tunggu saja, kinerja 39 hari Gus Ipul," ujar Syaiful di gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Syaiful menilai pengangkatan Gus Ipul menjadi menteri merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Menurut dia, hak prerogatif tersebut tidak bisa dibatasi olah waktu lama bekerja para menteri kabinet.