Erick Thohir Waspadai Ledakan Kasus Dana Pensiun BUMN

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, dana pensiun (Dapen) BUMN tercatat memiliki total aset Rp 126 triliun, atau hampir 40% dari total aset neto industri dana pensiun nasional.

"Namun demikian, sebanyak 65% dana pensiun BUMN memiliki permasalahan kecukupan dana," ungkap Erick Thohir saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR, Senin (13/2/2023).

Mengacu Buku Statistik Dana Pensiun 2021 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang yang dirilis akhir tahun lalu, dari 141 Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), ada 48 entitas atau 34% memiliki pendanaan tingkat tiga. Artinya, kekayaan untuk pendanaan kurang dari kewajiban solvabilitas. Dapen dalam kondisi ini berada dalam keadaan tidak solven.

Selain itu, terdapat 24 DPPK yang mempunyai rasio pendanaan dibawah 75% atau mencakup 17,02% DPPK berada di kategori RP III dan RP IV. Di laporan yang sama, masih ada sekitar 3% Dapen menggunakan asumsi tingkat bunga lebih dari 10%, sebanyak 26% Dapen mengasumsikan tingkat bunga 8-10%, dan 71% mengasumsikan tingkat bunga kurang dari 8%.

Di akhir tahun 2021, penetrasi dana pensun baru menyentuh 5%, bahkan lebih rendah dari tahun 2020 sebesar 6%. Jumlah peserta Dapen menyusut menjadi 3,99 juta, dibandingkan sebanyak 80,37 juta jumlah tenaga kerja. Jumlah peserta menurun sebanyak 355.504 orang atau 8,18% pada tahun 2021.

Sejumlah indikator tersebut, kata Erick Thohir, menjadi alasannya untuk segera membenahi dana pensiun BUMN. Pembenahan dan perbaikan telah dicanangkan sejak tahun 2020 ini terus berlangsung. Karena jika tidak ada tindakan segera, bukan tidak mungkin kembali mencuat kasus seperti yang dialami Jiwasraya atau Asabri.

"Ketika kita sudah memperbaiki BUMN seperti ini, kita bicara laba. Tetapi kedepannya tidak ada guarantee pensiunan BUMN bisa mendapatkan pensiunannya. Ini kan kontradiksi. Kita bicara BUMN sehat, tetapi begitu mereka pensiun, tidak ada (manfaat). Nah ini akan terjadi ledakan satu-dua tahun ke depan kalau kita tidak intervensi hari ini," ungkap Erick Thohir.