Pemerintah Diminta Pacu Pertumbuhan Ekonomi untuk Genjot Daya Beli

Jakarta, Beritasatu.com - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 hanya mencapai 4,87%, mengalami kontraksi sebesar 0,98% dibandingkan kuartal sebelumnya. Melemahnya pertumbuhan ekonomi ini diyakini disebabkan oleh daya beli masyarakat kelas menengah bawah yang masih tertekan.

Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi Lukman menilai, lemahnya konsumsi rumah tangga menjadi salah satu faktor utama yang menghambat akselerasi pertumbuhan.

Menurut Adhi, meskipun kelas menengah dan atas masih memiliki kemampuan beli, jumlah mereka relatif terbatas sehingga tidak mampu menopang pertumbuhan secara keseluruhan.

Ia menyoroti pentingnya perhatian terhadap kelompok masyarakat kelas bawah, yang konsumsi hariannya sangat berdampak terhadap perputaran ekonomi, terutama terlihat saat momentum Lebaran yang lalu.

Adhi menyarankan agar pemerintah segera melakukan intervensi dalam bentuk program-program yang bisa menggerakkan konsumsi masyarakat, misalnya melalui penyelenggaraan kegiatan publik atau bantuan sosial.

Ia mengusulkan agar bantuan langsung tunai (BLT) diberikan dalam bentuk voucher belanja, bukan uang tunai, guna menghindari penyalahgunaan seperti perjudian daring. Menurutnya, hal ini tengah menjadi pembahasan di tingkat pemerintah.

Ia juga menekankan peran penting pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika pendapatan warga meningkat, maka daya beli juga akan tumbuh, yang pada akhirnya berdampak pada perekonomian nasional secara keseluruhan.

Harapannya, berbagai program yang digulirkan di daerah bisa diarahkan untuk meningkatkan penghasilan masyarakat.

Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2025. 
Pemerintah akan fokus pada peningkatan daya beli, pemberian stimulus ekonomi, percepatan belanja negara, dan dorongan investasi. Salah satu langkah konkret yang akan segera dilakukan adalah penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako pada Mei dan Juni, serta pencairan gaji ke-13 bagi ASN.

Airlangga menyampaikan bahwa kebijakan ini ditujukan untuk menggenjot konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari separuh pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah juga terus berupaya menjaga stabilitas harga pangan, memberikan insentif fiskal bagi sektor-sektor strategis, serta mempercepat pelaksanaan program-program investasi guna menciptakan lapangan kerja baru. Ia menegaskan bahwa iklim investasi akan terus diperbaiki melalui deregulasi dan penyederhanaan perizinan.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi nasional bisa kembali menguat dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.