Pelanggaran Lingkungan Jadi Alasan Pencabutan IUP di Raja Ampat

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Prabowo Subianto secara resmi mencabut izin usaha pertambangan (IUP) dari 4 perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Keputusan Prabowo ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/6/2025).

“Atas petunjuk Bapak Presiden, pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahaan di Raja Ampat,” jelas Prasetyo kepada wartawan.

Lebih lanjut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menerangkan 4 perusahaan yang dicabut adalah PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Nurham.

"Alasan pencabutan bahwa pertama secara lingkungan atas apa yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup pada kami itu melanggar," terang Bahlil.

"Kedua, juga turun cek di lapangan kawasan-kawasan ini harus kita lindungi dengan tetap memperhatikan biota laut dan juga konservasi. Sekali pun perdebatan yang akan terjadi adalah izin ini diberikan sebelum kita tetapkan ini sebagai kawasan geopark," sambungnya.

Bahlil menyampaikan, Prabowo memberikan perhatian khusus dan secara sungguh-sungguh ingin menjadikan kawasan Raja Ampat menjadi lokasi wisata dunia.

"Sekali pun PT Gag Nikel tidak kita cabut, tetapi kita atas perintah bapak presiden kita awasi khusus dalam implementasinya, jadi amdalnya harus ketat, reklamasi harus ketat tidak boleh rusak terumbu karang jadi kita betul-betul awasi habis terkait urusan di Raja Ampat," jelas Bahlil.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Indonesia (BPLHI) Hanif Faisol Nurofiq, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di kediamannya, di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (9/6/2025). Prabowo memanggil tiga menteri tersebut untuk membahas polemik tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya.