18 Proyek Hilirisasi Energi Bisa Ciptakan 276.636 Lapangan Kerja Baru

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian ESDM menyatakan sebanyak 18 proyek hilirisasi energi sedang digagas oleh Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Proyek senilai Rp 618,13 triliun itu berpotensi menciptakan 276.636 lapangan kerja.

"Jadi pemerintah tidak hanya sekadar bicara atau wacana, tetapi mulai melakukan eksekusi, terutama untuk hilirisasi tadi," kata Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia dalam acara Energi Mineral Festival 2025 di Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Anggia mengatakan hilirisasi dapat memberikan nilai tambah bagi ekspor Indonesia dan menciptakan banyak lapangan pekerjaan.

Pemerintah saat ini sedang bekerja keras untuk mendorong program hilirisasi yang sesuai amanat UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). UU itu mewajibkan pengolahan minerba di dalam negeri sebelum diekspor, guna meningkatkan perekonomian.

Ada 18 proyek hilirisasi energi yang digagas oleh Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang dipimpin oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Bahlil telah menyerahkan dokumen feasibility study (pra-FS) pada 22 Juli 2025. Proyek hilirisasi ini memiliki nilai investasi total sebesar US$ 38,63 miliar atau setara Rp 618,13 triliun.

Menurut Anggia, program hilirisasi ini akan menjadi nilai tambah dan juga menciptakan lapangan kerja baru. ESDM memperkirakan 18 proyek ini kemungkinan mampu menciptakan 276.636 lapangan kerja, secara langsung dan tidak langsung.

Tak hanya hilirisasi, Anggia menyampaikan, pemerintah terus berupaya untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Salah satunya mendorong Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 untuk meningkatkan lifting dan produksi minyak domestik.

Soal ketenagalistrikan, semuanya juga telah disusun dengan peta atau roadmap yang jelas dalam RPPL 2025-2034. Termasuk di dalamnya ada bauran energi terbarukan yang cukup besar poinnya yakni hampir 60%.

Diketahui, energi fosil bukan satu-satunya dalam peta jalan tersebut, namun akan mengandalkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Selain itu, pemerintah juga membahas pembangkit listrik dari energi hijau, panas bumi, energi angin, mikrohidro, dan bermacam lainnya. 

"Intinya pemerintah sedang bekerja keras untuk menyiapkan itu semua dan mengurangi ketergantungan energi kita dari pihak luar," pungkas Anggia.