Indonesia-AS Lanjutkan Negosiasi Perdagangan Tanpa Batasan Waktu

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, negosiasi perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tidak memiliki batas waktu tertentu untuk mencapai kesepakatan baru.

Menurut Airlangga, perjanjian perdagangan tidak diukur dari tenggat, melainkan dari kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

“Tidak bicara deadline, ini kesepakatan kedua belah pihak,” ujarnya di Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Ia menjelaskan, negosiasi saat ini difokuskan pada sejumlah komoditas tertentu yang dikecualikan. Pemerintah berupaya agar komoditas tersebut mendapat fasilitas tarif impor nol persen atau bebas tarif.

Sebagai informasi, Indonesia dan AS telah menyepakati tarif resiprokal sebesar 19% yang berlaku sejak 7 Agustus 2025. Namun, masih ada beberapa komoditas yang sedang dalam tahap pembahasan.

“Tarif AS sudah berlaku, dan masih ada komoditas yang dikecualikan. Itu yang masih berproses,” tambah Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan proses negosiasi perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) masih berlangsung, meski Washington telah resmi memberlakukan tarif impor sebesar 19%.

"Executive order kemarin menyebut tujuh hari setelah 31 Juli. Kita tetap negosiasi, karena ingin beberapa komoditas yang tidak diproduksi AS bisa mendapat tarif 0 persen," kata Budi di kantor Kemendag, Kamis (7/8/2025).

Menurutnya, peluang penyesuaian tarif masih terbuka, mengingat sebelumnya Indonesia sempat dikenakan tarif 32%, lalu diturunkan menjadi 19% setelah penundaan selama tiga bulan dan negosiasi intensif.

"Awalnya 32%, lalu ditunda 3 bulan, turun jadi 10%, kemudian jadi 19%. Sekarang kita masih dorong supaya ada yang bisa 0%," jelasnya.

Budi juga mengungkapkan, Presiden AS Donald Trump masih membuka ruang dialog untuk membahas lebih lanjut tarif terhadap komoditas Indonesia.

Indonesia berupaya agar barang-barang yang tidak diproduksi oleh industri AS dapat memperoleh pembebasan bea masuk.

Namun, Budi belum bersedia membeberkan komoditas apa saja yang tengah diupayakan masuk dalam skema tarif nol persen.