Menkeu Purbaya Akui Belum Diajak Prabowo Bahas Badan Penerimaan Negara

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku hingga kini belum diajak berdiskusi ataupun menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN). Padahal, program ini sudah ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional dalam rencana kerja pemerintah (RKP) 2025.

“Sampai sekarang saya belum ada diajak diskusi dan saya enggak tahu seperti apa,” ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (27/9/2025).

Pembentukan BPN masuk dalam delapan program hasil terbaik cepat (quick wins) pemerintahan Prabowo-Gibran, yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran RKP.

Tujuan utama lembaga ini adalah meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 23%, melalui integrasi sistem perpajakan dan kepabeanan.

Purbaya menjelaskan, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu sebelumnya ditugaskan menyusun rencana pembentukan BPN. Namun setelah Anggito diangkat menjadi ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), belum ada arahan lanjutan maupun pengganti resmi dari presiden.

“Kalau sekarang Pak Anggito pergi, mungkin Wamen baru? Enggak ada kali ya?” ucapnya.

Menghadapi kekosongan tersebut, Purbaya berencana mengusulkan agar dirinya langsung memegang kendali penuh atas sektor penerimaan negara. “Saya akan usulin, saya saja yang megang dua-duanya. Pajak sama bea cukai biar kita bisa beresin langsung, cepet gitu. Baru mau ngusulin yaa,” jelasnya.

Sebagai catatan, struktur organisasi tiga wamenkeu sebelumnya diperkenalkan oleh menteri keuangan terdahulu, Sri Mulyani Indrawati, pada 14 Juli 2025 dengan pendekatan kerja cross-matrix.

Dalam formasi itu, Anggito Abimanyu menangani penerimaan negara, Suahasil Nazara fokus pada belanja negara dan organisasi, sedangkan Thomas Djiwandono bertanggung jawab atas pembiayaan, perbendaharaan, dan pengelolaan kekayaan negara.