Kenaikan Gaji PNS Tak Lebih dari Cara Menarik Simpati Politik

Jakarta, Beritasatu.com – Rencana kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) dinilai sarat muatan politik. Wacana kenaikan gaji abdi negara disebut sebagai cara menjaga basis pendukung Presiden Prabowo Subianto.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai rencana kenaikan gaji PNS diarahkan untuk meraih dukungan publik. Menurutnya, Presiden seakan menebar harapan demi menjaga simpati masyarakat.

“Sebenarnya kenaikan gaji PNS arahnya supaya ada dukungan publik. Dukungan dari PNS itu untuk kepemimpinan Pak Prabowo sampai 2029,” kata Trubus saat dihubungi Beritasatu.com, Rabu (1/10/2025).

Trubus menjelaskan, meski payung hukum sudah dibuat, sifatnya masih non-eksekutabel atau tidak harus langsung dijalankan. Ia menilai, tidak ada political will yang kuat agar kebijakan tersebut segera terealisasi, meski sudah dirancang dengan baik.

“Kalau idealnya sudah disebut terealisasi Oktober itu kan secara yuridis sudah harus dijalankan. Tetapi kalau kehendak politiknya belum ada, kebijakan juga bisa belum jalan,” ujarnya.

Ia menambahkan, dorongan menaikkan gaji ASN lewat peraturan presiden (perpres) juga tidak lepas dari target politik. Prabowo mengejar janji quick wins kenaikan gaji ASN, mengingat sebentar lagi genap satu tahun pemerintahan pada 20 Oktober 2025.

Pelaksanaan janji tersebut penting sebagai tolok ukur kinerja kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo. Namun, Perpres 79/2025 itu tidak otomatis membuat gaji ASN naik, melainkan masih membutuhkan aturan turunan.

Trubus menekankan, eksekusi lanjutan Perpres kini berada di tangan Kementerian PAN-RB dan Kementerian Keuangan. Jika kedua lembaga menilai kenaikan gaji tidak mendesak, maka kebijakan bisa tidak dilaksanakan.

Ia juga mengingatkan, gaji ASN terakhir naik pada 2024 di era Presiden Joko Widodo. Jika dinaikkan lagi dalam waktu dekat, justru berisiko menambah beban fiskal.