Sering Salah Sasaran, Distribusi Pupuk Subsidi Perlu Perbaikan Data

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pertanian (Kementan) perlu melakukan perbaikan menyeluruh terhadap data petani penerima pupuk bersubsidi agar lebih terintegrasi dan akurat.

Ketua Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah (MDP) IPB University, A Faroby Falatehan, menjelaskan bahwa ketidaksinkronan data di lapangan menjadi penyebab utama persoalan distribusi pupuk bersubsidi selama ini.

“Ketidakakuratan informasi dan data yang menjadi dasar penetapan target serta tujuan membuat penyaluran pupuk bersubsidi tidak selalu adil dan tepat sasaran,” kata Faroby seperti dilansir dari Antara, Rabu (26/11/2025).

Ia menambahkan APBN 2025 mengalokasikan anggaran Rp 44 triliun untuk volume subsidi pupuk sebesar 9,5 juta ton bagi sekitar 14,9 juta petani. Namun, ketidaktepatan data membuat penyaluran rawan tidak sesuai sasaran.

Saat ini, sumber data petani tersebar di berbagai instansi, mulai dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil, sensus pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS), penyuluh pertanian, hingga babinsa.

Pada 2023, serapan pupuk bersubsidi hanya 79% dari alokasi 7,85 juta ton. Pada 2024 turun menjadi 77% meskipun alokasinya meningkat menjadi 9,55 juta ton. Adapun hingga September 2025, penyerapan mencapai 5,33 juta ton atau 58% dari alokasi 9,55 juta ton.

Hasil survei MDP IPB menemukan perbedaan signifikan antara data penerima pupuk bersubsidi dan kondisi nyata di lapangan. Misalnya, terdapat selisih 68% antara warga yang berprofesi sebagai petani berdasarkan dokumen kependudukan dan mereka yang benar-benar berpenghasilan sebagai petani.