Pemkab Ngawi Pastikan Stok Pupuk Subsidi Aman di Tengah Gejolak Global

Ngawi, Beritasatu.com – Ketidakpastian geopolitik global yang memicu kenaikan harga pupuk nonsubsidi tampaknya tidak berdampak pada ketersediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Ngawi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi memastikan alokasi dan pasokan pupuk subsidi bagi petani tetap aman.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Ngawi, Hendro Budi, menegaskan petani di daerah Ngawi tidak perlu khawatir terhadap gejolak pasar global saat ini.

"Insyaallah ketersediaan pupuk subsidi di Ngawi sangat aman. Kami telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait rencana tata tanam agar penyaluran pupuk tidak mengalami keterlambatan," ujar Hendro saat ditemui, Rabu (15/4/2026).

Berdasarkan data DKPP Ngawi, alokasi pupuk bersubsidi pada 2026 dinilai cukup memadai untuk memenuhi usulan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Untuk pupuk urea, usulan RDKK mencapai 45.758 ton, sementara alokasi yang disetujui sebesar 41.661 ton atau sekitar 91%. Adapun pupuk nitrogen, fosfor, dan kalium (NPK) memiliki usulan 45.439 ton dengan alokasi 31.599 ton, atau sekitar 70% dari kebutuhan.

Hingga akhir Maret 2026, tingkat penyerapan pupuk subsidi untuk kedua jenis tersebut baru mencapai sekitar 17,50% . Dengan sisa kuota yang masih besar, wacana penambahan atau realokasi pupuk diperkirakan akan dievaluasi pada pertengahan Agustus atau September mendatang.

Terkait sempat terjadinya kelangkaan pupuk di tingkat bawah beberapa waktu lalu, Hendro menjelaskan kondisi tersebut disebabkan oleh kendala distribusi, bukan karena kekurangan stok.

"Gudang besar kita aman. Kemarin ada sedikit keterlambatan karena aturan larangan operasional angkutan barang besar selama libur Lebaran. Namun, sejak minggu lalu pendistribusian sudah kembali normal dan pupuk sudah dikirim (dropping) ke kios-kios," jelasnya.

Untuk menebus pupuk subsidi, petani yang terdaftar dalam kelompok tani cukup membawa kartu tanda penduduk (KTP) ke kios resmi. Hendro menekankan, harga pupuk subsidi relatif stabil sehingga dapat membantu meringankan biaya produksi petani.

Sementara itu, terkait kenaikan harga pupuk nonsubsidi di pasaran, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi.

"Kalau pupuk nonsubsidi itu murni mengikuti harga pasar global, kami tidak bisa intervensi. Fokus kami adalah mengamankan yang subsidi. Kami sudah rapat evaluasi dengan penyuluh pertanian lapangan (PPL), kios, dan distributor untuk sinkronisasi data rencana tata tanam agar pasokan ke kelompok tani terjamin," pungkas Hendro.