Defisit APBN 2,92 Persen Jadi Strategi Balikkan Ekonomi

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pelebaran defisit fiskal hingga mendekati 3 persen atau tepatnya 2,92 persen dari APBN 2025 merupakan langkah kebijakan yang secara sadar ditempuh pemerintah untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.

Purbaya menjelaskan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi counter-cyclical guna membalikkan perlambatan ekonomi yang terjadi sejak awal 2025 hingga Agustus 2025. Melalui defisit fiskal, pemerintah berupaya mendorong kembali aktivitas ekonomi dengan menggerakkan permintaan dan penawaran domestik.

“Defisit fisikal itu dipakai untuk apa? Untuk menggairahkan perekonomian dalam negeri. Kita hidupkan permintaan maupun penawaran di dalam negeri, karena kita tahu dari awal tahun lalu sampai Agustus melambat terus,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Ia menilai, tanpa intervensi fiskal yang memadai, perekonomian Indonesia berpotensi menghadapi risiko krisis. Namun, kebijakan fiskal yang dijalankan dinilai berhasil membalikkan arah ekonomi sehingga prospek ke depan menjadi lebih positif.

“Kalau enggak, kita sekarang sudah menuju krisis tuh. Tapi kan kita sudah balikkan. Jadi defisit fisikal adalah suatu konsekuensi logis dari kita menjalankan kebijakan counter-cyclical untuk membalik arah perekonomian. Dan sekarang ekonomi sudah berbalik arah. Jadi prospek kita ke depan akan lebih bagus. Itulah yang disebut kebijakan fiskal yang cerdas,” tegasnya.

Purbaya juga menyinggung gejolak sosial yang terjadi pada Agustus hingga September 2025 sebagai sinyal kuat perlunya kebijakan pemerintah untuk memulihkan daya beli masyarakat. Menurutnya, aksi demonstrasi yang muncul mencerminkan tekanan ekonomi akibat sulitnya lapangan pekerjaan dan terganggunya pemenuhan kebutuhan dasar.

“Demo yang terjadi Agustus akhir, September awal,  itu indikasi bahwa masyarakat sudah susah cari kerja, makanan sudah terganggu, segala macam. Jadi kita mesti menciptakan kebijakan yang membalikkan arah itu, mengatasi itu,” katanya.

Seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi, Purbaya menilai gejolak sosial mulai mereda.

Lebih lanjut, ia menegaskan pemerintah bersama bank sentral memiliki tanggung jawab untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Langkah ini dinilai penting untuk membuka lebih banyak lapangan kerja sekaligus menjaga stabilitas sosial.