Menanti Komando Prabowo Pulihkan Peringkat Kredit Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Penurunan outlook peringkat kredit Indonesia oleh Moody’s Investors Service menjadi sinyal peringatan serius bagi perekonomian nasional. Meski peringkat kredit tetap bertahan di level Baa2, satu tingkat di atas batas investment grade, perubahan outlook dari stabil menjadi negatif langsung mengguncang pasar keuangan domestik.

Sejak awal tahun, pasar saham Indonesia tercatat kehilangan kapitalisasi sekitar US$ 120 miliar. Kondisi tersebut, mencerminkan meningkatnya kehati-hatian investor terhadap arah kebijakan pemerintah.

Moody’s menyebut ketidakpastian kebijakan, efektivitas tata kelola, serta kualitas komunikasi publik sebagai faktor utama di balik keputusannya. Penilaian ini muncul hanya sepekan setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) menyoroti isu transparansi yang ikut memicu volatilitas pasar keuangan Indonesia.

Dalam laporan terbarunya, Moody’s juga mengingatkan melemahnya tata kelola berpotensi menurunkan kredibilitas kebijakan jika dibiarkan berlanjut. “Penurunan outlook Moody’s adalah peringatan, yang bisa memicu lembaga pemeringkat lain untuk melakukan hal serupa, terutama jika sifat kebijakan pemerintah tetap tidak pasti,” ujar ekonom OCBC, dikutip dari Reuters, Jumat (6/2/2026).

Saat ini, peringkat Baa2 Moody’s menempatkan Indonesia pada level investasi kedua terendah. Dua lembaga pemeringkat besar lainnya, S&P Global Ratings dan Fitch Ratings, masih mempertahankan outlook stabil. Namun, S&P memberi sinyal kewaspadaan.

“Volatilitas harga saham Indonesia baru-baru ini belum memengaruhi pandangan kami terhadap peringkat negara,” ujar Rain Yin, analis sovereign S&P, melalui email kepada Reuters.

Meski demikian, Yin mengingatkan tekanan bisa meningkat jika kondisi fiskal memburuk tanpa adanya langkah korektif yang meyakinkan.

Sementara itu, respons pasar global masih cenderung wait and see. Investor internasional menyambut hati-hati agenda ambisius Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

Kekhawatiran atas kesehatan fiskal, independensi bank sentral, dan konsistensi kebijakan membuat sentimen pasar belum sepenuhnya pulih. Upaya stabilisasi pemerintah, termasuk pengunduran diri lima pejabat tinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), juga belum mampu menenangkan pasar.

Data menunjukkan investor asing telah mencatatkan aksi jual saham sekitar US$ 860 juta sejak Rabu pekan lalu, dibandingkan total penjualan sekitar US$ 1 miliar sepanjang 2025. Di pasar obligasi, tekanan masih terasa meski sempat terjadi pemulihan terbatas. Yield obligasi acuan tenor 10 tahun tercatat stabil di 6,317%, menurut data LSEG.

“Dampak utama terhadap pasar Indonesia adalah peningkatan premi risiko di seluruh kelas aset,” kata analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rully Arya Wisnubroto.

Klaim Fundamental Kuat

Pemerintah merespons penurunan outlook tersebut dengan menegaskan fundamental ekonomi Indonesia masih solid. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai keputusan Moody’s belum sepenuhnya mencerminkan kondisi aktual ekonomi nasional yang justru menunjukkan tren perbaikan.

“Ekonomi kita sudah berbalik arah, lebih cepat daripada sebelumnya. Ke depan akan membaik juga, lebih bagus lagi. Saya pikir pertumbuhannya akan lebih cepat,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Purbaya menyoroti pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 yang mencapai 5,39%, dengan pertumbuhan tahunan sepanjang 2025 sebesar 5,11%. Menurut Purbaya, laporan Moody’s kemungkinan disusun sebelum data tersebut dipublikasikan. “Kalau angka pertumbuhan itu keluar lebih dahulu, saya pikir penilaiannya bisa sedikit berbeda,” katanya.

Purbaya juga membantah kekhawatiran terkait pelebaran defisit fiskal, termasuk yang dikaitkan dengan program makan bergizi gratis (MBG) maupun peran BPI Danantara. Menurutnya, pemerintah tetap menjalankan disiplin anggaran dengan prinsip efektivitas dan efisiensi.

“Program MBG kita pastikan tepat sasaran dan tidak boros. Saya akan lihat satu per satu dan kita koreksi bila perlu,” tegasnya.

Ia menambahkan, Indonesia masih memenuhi dua indikator utama penilaian lembaga pemeringkat, yakni kemampuan dan komitmen membayar utang. “Kita mampu bayar utang, dan kita mau bayar utang. Dua-duanya terpenuhi,” ucap Purbaya.

Desakan Komando Presiden

Di tengah tekanan global, parlemen menilai dibutuhkan kepemimpinan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk mengoordinasikan reformasi fiskal dan sektor keuangan secara menyeluruh. Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menyebut koreksi yang dilakukan MSCI, Goldman Sachs, hingga Moody’s justru dapat menjadi momentum pembenahan.

“Berbagai catatan itu bisa dibalik menjadi peluang besar jika presiden memimpin langsung agenda reformasi,” kata Said dalam keterangan tertulis, Jumat (6/2/2026).

Menurutnya, kritik soal tata kelola harus dijawab dengan perbaikan struktural yang nyata, terutama pada sektor keuangan dan fiskal. Reformasi tersebut dinilai krusial untuk menahan efek rambatan ke pasar obligasi, yang selama ini menjadi tulang punggung pembiayaan APBN.

Said juga menekankan perlunya restrukturisasi belanja negara tanpa membatalkan program prioritas. “Yang diperlukan adalah penghitungan ulang skema pendanaan dan perbaikan tata kelola,” ujarnya.

Dalam jangka pendek, ketergantungan terhadap utang diakui masih sulit dihindari. Namun, langkah tersebut harus dibarengi dengan peta jalan reformasi yang jelas dan transparan.

Komitmen Disiplin Fiskal

Pemerintah kembali menegaskan komitmennya menjaga disiplin fiskal. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan batas defisit fiskal tetap terjaga sesuai dengan ketentuan undang-undang. “Selama ini tidak ada yang dilanggar. Batasan defisit juga masih terjaga,” ujar Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (9/2/2026).

Ia menambahkan, penguatan sektor riil dan optimalisasi belanja negara sejak awal tahun menjadi kunci menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga mengintensifkan komunikasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemeringkat internasional, untuk memulihkan kepercayaan pasar.