50.000 Tiket Bus Ekonomi Disiapkan untuk Mudik Gratis

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan Kementerian Perhubungan menyiapkan puluhan ribu tiket mudik gratis moda transportasi darat sebagai bagian dari dukungan penyelenggaraan angkutan Lebaran 2026.

“Selain stimulus, kami dari Kementerian Perhubungan juga menyiapkan beberapa diskon,” kata Dudy dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Dia menjelaskan, Kemenhub menghadirkan program mudik gratis menuju 34 provinsi dengan mengerahkan 401 bus. Tiket cuma-cuma tersebut diperuntukkan bagi 50.000 penumpang kelas ekonomi.

Selain itu, tersedia pula program mudik gratis moda kereta api di Pulau Jawa yang meliputi lintas utara, tengah, dan selatan. Program ini ditujukan bagi 28.182 penumpang.

Stimulus yang diberikan pemerintah juga mencakup potongan tarif transportasi. Untuk kereta api, potongan harga tiket sebesar 30% diberikan dari tarif yang disediakan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI pada periode 14–29 Maret 2026 dengan sasaran 1,2 juta penumpang.

Pada angkutan laut, potongan tarif 30% dari tarif dasar tiket diberikan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni untuk perjalanan 11 Maret–5 April 2026 dengan target 445.000 penumpang.

Adapun pada layanan penyeberangan oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), potongan tarif mencapai 100% untuk komponen jasa kepelabuhanan. Kebijakan ini berlaku 12–31 Maret 2026 dengan target 945.000 unit kendaraan dan 2,4 juta penumpang.

Sementara untuk angkutan udara, pemerintah menyiapkan potongan tarif 17%–18% untuk kelas ekonomi rute domestik selama periode 14–29 Maret 2026 dengan target 3,3 juta penumpang.

Untuk mendukung kelancaran serta keselamatan arus mudik, Kemenhub melakukan uji kelaikan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, udara, maupun kereta api.

Pemeriksaan juga mencakup infrastruktur jalan tol dan jalan arteri nasional agar perjalanan masyarakat berlangsung aman dan nyaman.

Dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran, Kemenhub berkoordinasi dengan Korlantas Polri serta Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum.