Risiko Fiskal Dibalik Penurunan Outlook Peringkat Kredit RI

Jakarta, Beritasatu.com – Ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai penurunan outlook peringkat kredit Indonesia oleh Moody’s dari stabil menjadi negatif menjadi sinyal serius terhadap kapasitas fiskal pemerintah ke depan.

Riefky menjelaskan, lembaga pemeringkat seperti Moody’s pada dasarnya menilai kemampuan pemerintah dalam membayar utang, terutama melalui instrumen surat utang negara (government bonds). Penilaian tersebut mencerminkan kapasitas fiskal serta kesinambungan kebijakan ekonomi.

“Intinya Moody’s menilai apakah Indonesia mampu bayar atau tidak utangnya. Apakah kapasitas fiskalnya cukup atau tidak,” ujar Riefky dalam acara The Forum Beritasatu di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Ia menyoroti defisit fiskal yang mendekati batas 3%, yakni sekitar 2,92%, di tengah perlambatan penerimaan negara. Pada 2025, pertumbuhan penerimaan pajak tercatat negatif, dengan Pajak Penghasilan (PPh) terkontraksi 13% dan pajak pertambahan nilai (PPN) minus 4%.

Menurut dia, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap persepsi kemampuan bayar utang pemerintah. Di sisi lain, komposisi belanja negara dinilai belum sepenuhnya produktif dan belum meyakinkan investor bahwa fundamental fiskal Indonesia akan semakin kuat ke depan.

“Belanja untuk program-program flagship seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), kemudian kementerian yang besar, ini tidak meyakinkan investor bahwa pemerintah memiliki kapasitas atau kemampuan bayar yang kuat ke depannya,” imbuh Riefky.

Ia juga menyoroti rasio pembayaran utang terhadap penerimaan negara (debt service ratio) yang mendekati 40%. Artinya, dari setiap 100% penerimaan negara, sekitar 40% digunakan untuk membayar kewajiban utang.

“Sisa sekitar 60% pun enggak sepenuhnya produktif. Ini yang kemudian membuat Moody’s menyebut adanya policy uncertainty. Kita tidak tahu pemerintah ini arah kebijakannya akan seperti apa,” tuturnya.

Selain faktor fiskal, Moody’s turut menyoroti aspek ketidakpastian kebijakan. Riefky menilai sejumlah dinamika tata kelola pemerintahan memengaruhi persepsi risiko investor, termasuk isu independensi lembaga dan konsistensi arah kebijakan ekonomi.