Alasan BI Tahan Suku Bunga Acuan 4,75 Persen

Jakarta, Beritasatu.com - Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 18-19 Februari 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan (BI rate) sebesar 4,75%. Selain itu, suku bunga deposit facility tetap di level 3,75% dan suku bunga lending facility sebesar 5,50%.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, keputusan tersebut konsisten dengan fokus kebijakan saat ini yang diarahkan pada penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

"Rapat dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18 dan 19 Februari 2022 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 4,75%," ungkap Perry dalam konferensi pers RDG BI, Kamis (19/2/2026).

Ia menambahkan, langkah ini ditempuh guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2026 serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Keputusan ditahannya suku bunga ini juga mempertimbangkan asesmen terkini terhadap prospek ekonomi global dan domestik, termasuk perkembangan sektor moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran.

Perry menegaskan, BI akan terus memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial yang telah ditempuh.

Ke depan, BI juga tetap mencermati ruang penurunan suku bunga lebih lanjut, sejalan dengan prakiraan inflasi 2026-2027 yang diperkirakan terkendali dalam sasaran 2,5% plus minus 1%.

Dari sisi kebijakan makroprudensial, BI tetap mengarahkan kebijakan agar bersifat pro-growth melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor riil, terutama sektor-sektor prioritas pemerintah.

Selain itu, BI mendorong percepatan penurunan suku bunga kredit perbankan melalui implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan prudensial perbankan.

Sementara itu, kebijakan sistem pembayaran terus diperkuat untuk menopang pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran.