Hipmi Nilai Skema Progresif Berbasis Harga Batu Bara Lebih Realistis

Jakarta, Beritasatu.com – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengusulkan agar rencana penerapan bea keluar batu bara dilakukan secara fleksibel dengan skema berbasis harga, guna menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlanjutan usaha.

Sekretaris Jenderal BPP Hipmi yang juga Ketua Umum Aspebindo Anggawira menilai kebijakan tersebut perlu dirancang adaptif mengikuti dinamika pasar global.

“Kami mengusulkan penggunaan skema progresif berbasis harga (price-based mechanism) yang diterapkan fleksibel mengikuti siklus komoditas,” ujar Anggawira dilansir dari Antara, Kamis (26/3/2026).

Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar kebijakan fiskal tidak justru menekan daya saing ekspor batu bara, terutama saat Indonesia memiliki peluang besar sebagai pemasok energi global.

Dia menambahkan, pemerintah memang perlu menjaga penerimaan negara di tengah tekanan geopolitik dan volatilitas harga energi. Namun, desain kebijakan juga harus mempertimbangkan kondisi industri yang tengah menghadapi berbagai tantangan, seperti fluktuasi harga, kenaikan biaya logistik, hingga ketidakpastian permintaan.

“Penyusunan kebijakan perlu melibatkan pelaku usaha agar lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan distorsi di lapangan,” katanya.

Anggawira juga menyoroti pentingnya penyesuaian kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) agar tidak membebani pelaku usaha secara berlapis. Saat ini, harga DMO batu bara untuk pembangkit listrik masih dipatok sekitar US$ 70 per ton, sementara biaya produksi dan harga pasar global telah meningkat signifikan.

“Jika bea keluar diterapkan tanpa penyesuaian DMO, maka akan terjadi double pressure bagi pelaku usaha. Dari sisi ekspor dikenakan bea keluar, dari sisi domestik masih dibatasi harga,” ujarnya.

Untuk itu, Hipmi mengusulkan adanya mekanisme penyesuaian harga DMO secara bertahap dan realistis, atau skema kompensasi guna menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan dunia usaha.

Pada sisi lain, ia mengingatkan kebijakan bea keluar berpotensi berdampak langsung terhadap margin usaha, terutama bagi pelaku usaha menengah dan kecil yang lebih rentan dibandingkan perusahaan besar.

Beberapa dampak yang mungkin timbul antara lain penurunan arus kas, penundaan investasi dan eksplorasi, serta tekanan terhadap keberlanjutan produksi. Dalam jangka menengah, kondisi tersebut berisiko memengaruhi pasokan batu bara nasional jika tidak diantisipasi dengan baik.

Meski demikian, Hipmi menilai kebijakan ini juga dapat menjadi momentum untuk mendorong hilirisasi batu bara serta meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, selama dirancang secara tepat dan berimbang. “Kebijakan fiskal seharusnya memperkuat posisi tersebut, bukan melemahkan,” kata Anggawira.