Ojek Online Indonesia Masuki Era Baru

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah resmi membuka babak baru dalam industri transportasi daring di Indonesia setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online.

Kebijakan ini tidak hanya mengatur pembagian pendapatan yang lebih adil bagi pengemudi, tetapi juga mempertegas kehadiran negara dalam memastikan kesejahteraan pekerja di tengah pesatnya ekonomi digital.

Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di kawasan Monumen Nasional, Jumat (1/5/2026). Dalam regulasi tersebut, pemerintah menetapkan skema pembagian pendapatan yang lebih berpihak kepada pengemudi ojek online (ojol).

Jika sebelumnya pengemudi rata-rata hanya menerima sekitar 80% dari total pendapatan, kini porsi minimal yang diterima meningkat menjadi 92%. Dengan demikian, potongan yang diambil oleh perusahaan aplikator ditekan hingga maksimal 8%.

Prabowo menilai skema sebelumnya tidak mencerminkan keadilan bagi para pengemudi yang bekerja di lapangan.

“Ojol bekerja keras dan mempertaruhkan keselamatan setiap hari. Tidak adil jika potongan mencapai 20%. Bahkan 10% pun saya tidak setuju, harus di bawah itu,” tegas Prabowo.

Selain soal pembagian pendapatan, Perpres ini juga mencakup perlindungan sosial yang lebih komprehensif. Pengemudi ojol kini didorong untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, kepesertaan BPJS Kesehatan, hingga perlindungan asuransi kesehatan.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk pengakuan terhadap peran strategis pengemudi dalam ekosistem transportasi modern.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan industri dan perlindungan tenaga kerja, terutama di tengah meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap layanan transportasi online.

Respons Aplikator
Seiring dengan terbitnya regulasi tersebut, pelaku industri langsung memberikan tanggapan. Perusahaan penyedia layanan transportasi digital menyatakan kesiapan untuk mengikuti arahan pemerintah, meskipun masih menunggu kejelasan teknis dari aturan yang telah ditetapkan.

Chief Executive Officer Grab Indonesia Neneng Goenadi menyampaikan pihaknya menghormati kebijakan yang diumumkan Presiden Prabowo. Ia menegaskan bahwa Grab tetap berkomitmen mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk mitra pengemudi.

"Saat ini, kami masih menunggu penerbitan resmi peraturan presiden agar kami dapat meninjau dan mempelajari lebih lanjut detail dari arahan tersebut," kata Neneng dalam pernyataan resminya.

Menurut Neneng, perubahan struktur komisi ini merupakan langkah besar yang akan memengaruhi cara kerja platform digital sebagai marketplace.

"Kami akan berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk berupaya mengimplementasikan perubahan ini, guna memastikan kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya dalam melindungi mitra pengemudi, sekaligus menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen dan keberlanjutan industri," lanjutnya.

Respons serupa juga disampaikan oleh PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. CEO GoTo Hans Patuwo menegaskan perusahaan akan mematuhi regulasi yang berlaku, termasuk kebijakan terbaru terkait perlindungan pekerja transportasi online.

Hans menyebut pihaknya tengah melakukan kajian mendalam untuk memahami implikasi kebijakan tersebut terhadap operasional perusahaan.

"Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan semua pemangku kepentingan terkait sehingga GoTo atau Gojek dapat terus memberi manfaat berkelanjutan kepada seluruh masyarakat terutama mitra driver dan pelanggan Gojek," tulis Hans dalam pernyataan resminya.

Pernyataan dari dua pemain besar industri ini menunjukkan bahwa meskipun ada potensi penyesuaian signifikan, pelaku usaha tetap membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah.

Pada sisi lain, langkah pemerintah dalam memperkuat sektor ojol juga didukung melalui pendekatan investasi. Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyatakan terus mengevaluasi berbagai peluang investasi sebagai bagian dari mandat untuk memberikan dampak sosial-ekonomi yang luas.

Tim Komunikasi Danantara menyebutkan bahwa pihaknya menjalankan evaluasi secara berkelanjutan terhadap peluang yang ada.

"Danantara Indonesia secara berkelanjutan mengevaluasi beragam peluang untuk melaksanakan mandat kami dalam memberikan dampak sosial-ekonomi yang bermakna bagi Indonesia," ujarnya, Sabtu (2/5/2026).

Dalam proses tersebut, Danantara menegaskan tetap disiplin dalam menilai setiap peluang investasi berdasarkan kesesuaian strategis, fundamental, profil risk-return, serta potensi penciptaan nilai jangka panjang.

"Kami tetap disiplin dalam menilai peluang berdasarkan kesesuaian strategis, fundamental, profil risk-return, dan penciptaan nilai jangka panjang," lanjutnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Danantara telah mengambil sebagian saham perusahaan aplikator ojol. Langkah ini dinilai sebagai strategi pemerintah untuk memiliki pengaruh langsung terhadap kebijakan platform digital.

Dengan kepemilikan saham tersebut, pemerintah diharapkan mampu mendorong perubahan kebijakan secara bertahap, termasuk dalam menurunkan potongan komisi bagi pengemudi.

"Paling pertama adalah menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator. Tadinya 10% atau 20%, nantinya hanya sekitar 8%," ujar Dasco.

Ia juga menambahkan bahwa pembahasan mengenai status hubungan kerja antara pengemudi dan perusahaan masih dalam tahap simulasi. Pemerintah berkomitmen melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi pengemudi, dalam proses tersebut.

"Organisasi kawan-kawan ojol tetap akan diajak berdiskusi dan berembuk," kata Dasco.

Kombinasi antara regulasi baru, respons industri, dan keterlibatan pemerintah melalui investasi menunjukkan arah kebijakan yang semakin terintegrasi. Pemerintah tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator sekaligus pemain strategis dalam ekosistem ekonomi digital.

Langkah ini dinilai sebagai upaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan bisnis dan perlindungan tenaga kerja. Dalam jangka panjang, kebijakan ini berpotensi mendorong peningkatan kualitas layanan, kesejahteraan pengemudi, serta kepercayaan publik terhadap platform transportasi online.

Namun, tantangan tetap ada. Penyesuaian struktur komisi dapat berdampak pada model bisnis perusahaan, termasuk potensi kenaikan tarif bagi konsumen. Oleh karena itu, implementasi kebijakan ini membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat.

Dengan berbagai perubahan yang sedang berlangsung, industri ojol di Indonesia kini memasuki fase baru. Era di mana kesejahteraan pengemudi menjadi prioritas utama, tanpa mengabaikan keberlanjutan bisnis dan kepentingan konsumen.

Transformasi ini menjadi penanda bahwa ekonomi digital Indonesia tidak hanya tumbuh pesat, tetapi juga mulai bergerak menuju sistem yang lebih inklusif dan berkeadilan.