Garuda Indonesia (GIAA) Rombak Direksi dan Komisaris, Ini Susunannya

Jakarta, Beritasatu.com - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan kode emiten GIAA resmi merombak jajaran direksi dan komisaris dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) tahun buku 2025.

Pada keputusan tersebut, pemegang saham menyetujui pengangkatan Frans Dicky Tamara sebagai direktur human capital and corporate service menggantikan Eksitarino Irianto. Selain itu, Sugito Anjasmoro ditunjuk sebagai komisaris menggantikan Frans Dicky Tamara.

Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan mengatakan, perubahan susunan manajemen menjadi bagian dari transformasi perusahaan untuk memperkuat fundamental bisnis perseroan.

“Dengan susunan manajemen baru ini diharapkan akan mendukung langkah akselerasi perseroan untuk menuju fase turnaround yang semakin solid, serta menjadikan Garuda Indonesia sebagai national flag carrier yang berdaya saing dan membawa kontribusi terbaiknya bagi bangsa dan negara,” ujar Glenny dalam keterangan tertulis, Kamis (14/5/2026).

Transformasi tersebut dilakukan untuk memastikan perseroan dapat tumbuh dengan fondasi bisnis yang lebih sehat, agile, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Adapun susunan terbaru komisaris dan direksi Garuda Indonesia hasil RUPST 2025 sebagai berikut:

Dewan Komisaris

• Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Fadjar Prasetyo
• Komisaris Independen: Mawardi Yahya
• Komisaris: Chairal Tanjung
• Komisaris: Sugito Anjasmoro

Dewan Direksi

• Direktur Utama: Glenny Kairupan
• Wakil Direktur Utama: Thomas Sugiarto Oentoro
• Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Balagopal Kunduvara
• Direktur Operasi: Dani Haikal Iriawan
• Direktur Teknik: Mukhtaris
• Direktur Niaga: Reza Aulia Hakim
• Direktur Human Capital and Corporate Service: Frans Dicky Tamara
• Direktur Transformasi: Neil Raymond Mills

RUPST Tahun Buku 2025 tersebut dihadiri atau diwakili pemegang 384,27 miliar lembar saham atau setara 94,39% dari total pemegang saham Garuda Indonesia.

Selain perubahan pengurus, rapat juga membahas laporan tahunan, laporan keuangan konsolidasian, penetapan akuntan publik tahun buku 2026, hingga pendelegasian persetujuan RJPP 2026-2030 dan RKAP 2027.