B50 Mulai Berlaku Juli 2026, Impor Solar dan Devisa Bisa Hemat

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah akan mulai menerapkan mandatori biodiesel B50 pada 1 Juli 2026 sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Program B50 merupakan kebijakan pencampuran 50% bahan bakar nabati berbasis minyak sawit dengan 50% solar. Pemerintah memperkirakan implementasi kebijakan ini mampu menghemat devisa hingga Rp 157,28 triliun melalui penurunan kebutuhan impor solar.

Ekonom Universitas Negeri Surabaya Hendry Cahyono mengatakan, kebijakan tersebut berpotensi memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, terutama dalam mengurangi tekanan impor energi.

“Kalau yang disampaikan demikian, memang itu akan menurunkan angka impor. Salah satu dampaknya nanti juga bisa terhadap apresiasi nilai tukar rupiah,” ujar Hendry, Kamis (18/6/2026).

Menurut dia, target penghematan devisa dapat direalisasikan apabila pemerintah mampu menjamin ketersediaan bahan baku, kesiapan industri biodiesel, serta keberlanjutan skema pembiayaan program.

Hendry menambahkan, pemanfaatan biodiesel berbasis sumber daya domestik dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Namun, upaya tersebut tetap perlu dibarengi dengan pengembangan sumber energi lain agar ketahanan energi lebih berkelanjutan.

“Kalau nanti B50 digunakan dan sektor industri juga menggunakan B50, itu bisa menjadi salah satu pilot project bagi ketahanan energi,” katanya.

Selain mengurangi impor, penerapan B50 juga dinilai dapat mendorong pertumbuhan industri biodiesel nasional. Kenaikan permintaan diperkirakan akan meningkatkan investasi, memperbesar kapasitas produksi, serta memberikan efek berganda bagi sektor perkebunan dan industri pengolahan sawit.

Pandangan serupa disampaikan pakar energi Institut Teknologi Sumatera, Rishal Asri. Menurut dia, peningkatan mandatori biodiesel dari B40 menjadi B50 merupakan langkah yang tepat dari sisi ekonomi karena mampu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

“Tindakan yang dilakukan pemerintah sudah benar. Mengurangi subsidi dengan pencampuran bahan baku sampai B50 itu benar secara ekonomi,” ujar Rishal.

Dari aspek lingkungan, penggunaan biodiesel yang lebih tinggi juga diyakini dapat membantu menekan emisi gas buang kendaraan dan industri.

“Secara hasil penelitian, emisinya otomatis berkurang karena kandungan dieselnya semakin berkurang. Kadar karbon monoksida dan hidrokarbonnya berkurang,” katanya.

Program B50 merupakan kelanjutan dari roadmap biodiesel nasional yang telah berjalan selama satu dekade. Pemerintah sebelumnya menerapkan B20 pada 2016, kemudian meningkat menjadi B30 pada 2020 dan B35 pada 2023 sebelum akhirnya berlanjut ke B50 pada tahun ini.

Sebelum diterapkan secara penuh, kebijakan B50 telah melalui serangkaian pengujian yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Pertamina. Pemerintah berharap implementasi B50 tidak hanya mengurangi impor energi, tetapi juga memperkuat kemandirian energi nasional dan mendukung upaya pengurangan emisi gas rumah kaca.