Bunga Kredit 9 Persen, KUR Bakal Tembus Rp 100 Triliun Akhir 2016

Jakarta- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga optimistis akhir tahun target Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 100 triliun dapat tercapai, seiring meningkatnya permintaan kredit kalangan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) saat ini.

Puspayoya menyatakan, hingga 17 Oktober 2016, penyaluran KUR telah mencapai Rp 75 triliun dengan debitur sebanyak 3,5 juta orang.

"Kita sepakat, seperti disampaikan Pak Menko Perekonomian bahwa bukan pencapaian, tapi kualitas dari pencapaian. Itu yang kita utamakan, jangan sampai semua itu hanya untuk sektor perdagangan. Sebab ada sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan lainnya," kata Puspayoga pada acara media briefing Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Bina Graha Jakarta, Selasa (25/10).

Dia mengatakan, bunga KUR sebesar 9 persen dan proses yang mudah, kini menjadi daya tarik bagi pelaku UMKM.

Disebutkan, para pelaku usaha di sektor itu semakin banyak yang mengajukan kredit pengembangan usaha menyusul menurunnya tingkat suku bunga kredit.

"Pemerintah berhasil menurunkan bunga KUR dari 22 persen menjadi 9 persen. Tahun depan, suku bunga KUR akan diturunkan lagi menjadi 7 persen," jelas dia.

Menurut Puspayoga, penyelenggaraan program KUR selain membantu pembiayaan pelaku usaha, juga mendukung tercapainya percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM dalam rangka penanggulangan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

"Jadi, kalau nasabah menambah seorang tenaga kerja, dengan nilai penyaluran KUR Rp 75 triliun saat ini, berarti terjadi penambahan 33 juta tenaga kerja," ujarnya.

Puspayoga menjelaskan peningkatan akses dan perluasan skim pembiayaan melalui program KUR, bertujuan untuk meningkatkan pendanaan UMKM di berbagai sektor serta memperluas pelayanan perbankan menyalurkan KUR bagi UMKM.

"Pemerintah juga telah menambah jumlah bank penyalur KUR, termasuk Bank Pembangunan Daerah dan Koperasi," jelas dia.

Disebutkan, saat ini terdapat 16 bank penyalur KUR di antaranya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, dan PT Bank OCBC NISP Tbk.

Selain itu, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT Bank Artha Graha Tbk, PT Bank Sinar Mas Tbk, PT BPD Bali, PT BPD Kalimantan Barat, dan PT BPD Nusa Tenggara Timur.

"Saat ini, sudah ada 20 koperasi yang mengajukan secara online kepada Kementerian Keuangan untuk menjadi penyalur KUR," kata Puspayoga.

Sementara itu, dalam rangka peningkatan akses pembiayaan yang lebih luas, Kementerian Koperasi dan UKM juga menyediakan program penyaluran dana bergulir yang disalurkan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

"Melalui program ini pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi rakyat, penyerapan tenaga kerja, penumbuhan wirausaha baru, menyiapkan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan," kata Puspayoga.

Dia mengatakan, selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, terjadi peningkatan penyaluran pinjaman dana bergulir melalui mitra. Sejak Oktober 2014 hingga akhir Oktober 2016, diproyeksikan terjadi pertumbuhan sebesar Rp 175 triliun atau 12,95 persen.

Selain itu, lanjut Puspayoga, akumulasi penyerapan tenaga kerja melalui penyaluran pinjaman dana bergulir dalam dua tahun terakhir juga meningkat signifikan, di mana sejak Oktober 2014 hingga Oktober 2016 diperkirakan bakal mencapai 629.000 orang.

"Dana bergulir yang disalurkan telah menyentuh berbagai sektor usaha dan terbesar di sektor perdagangan, hotel, dan perdagangan," katanya.

Dia mengatakan penyaluran dana di sektor perdagangan, hotel, dan restauran mencapai Rp 1,4 triliun atau 49,79 persen dari total dana bergulir periode Oktober 2014 - Oktober 2016.

Sebaran sektor usaha lainnya, kata dia, adalah pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan (23,65 persen), jasa-jasa (10,11 persen), pengangkutan (6,82 persen, industri pengolahan (3,91 persen), keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (2,27 persen), bangunan (2,23 persen), pertambangan dan penggalian (0,68 persen, listrik, gas dan air bersih (0,44 persen).