Menkeu Purbaya Rancang Bank UMKM Tanpa Profit Oriented untuk Rakyat

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan pembentukan bank khusus usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan menjadikan PT Permodalan Nasional Madani sebagai basis utama. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).

Untuk merealisasikan rencana tersebut, pemerintah membuka opsi tukar guling aset, termasuk kemungkinan menukar PT Geo Dipa Energi (Persero) yang saat ini berada di bawah Kementerian Keuangan. Namun, skema ini masih dalam tahap pembahasan dan belum diputuskan.

Namun, Purbaya menegaskan bank UMKM yang dirancang nantinya tidak akan berorientasi pada keuntungan maksimal seperti bank komersial, melainkan mengedepankan keberlanjutan pembiayaan dengan bunga yang terjangkau bagi pelaku usaha kecil.

“BRI kan profit oriented, ini bukan profit oriented. Iya enggak rugi, tetapi enggak gila-gilaan bunganya. Yang penting adalah pembiayaannya bisa dilakukan berkesinambungan dan betul-betul membantu UMKM,” ucap Purbaya di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Saat ini, PNM berada di bawah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan BPI Danantara. Jika skema pengambilalihan berjalan, maka PNM akan dialihkan ke bawah Kementerian Keuangan dan ditransformasi secara bertahap.

“Tadi udah sempet diskusi gimana kalau tukar dengan Geo Dipa, tetapi itu masih kita bicarakan lagi,” ujarnya.

Menurutnya, fokus utama saat ini adalah bagaimana Kementerian Keuangan dapat mengambil alih PNM agar lembaga tersebut bisa dioptimalkan sebagai penyalur pembiayaan UMKM secara lebih efektif.

“Yang jelas masih fokusnya bagaimana bisa mengambil alih PNM untuk supaya kita bisa menyalurkan KUR lewat situ dan ke depannya, dalam beberapa tahun kita bentuk suatu bank yang disebut bank UMKM betulan,” jelasnya.

Purbaya menambahkan, jika opsi tukar guling dipilih, valuasi kedua perusahaan tetap akan dihitung secara cermat. Skema barter dinilai dapat menekan kebutuhan dana dibandingkan dengan akuisisi langsung.

“Nanti di-value kalau perlu, tetapi kalau barter ya lebih kecil, kita lihat nanti masih diskusi,” ujarnya.

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat akses pembiayaan bagi UMKM serta mendorong peningkatan kapasitas usaha secara berkelanjutan melalui lembaga yang lebih fokus dan terarah.