Rencana Prabowo Terapkan KUR 5 Persen Dapat Dukungan DPR

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah berencana menetapkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) maksimal 5% per tahun agar pembiayaan lebih berpihak pada masyarakat kecil.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menyambut positif rencana penerapan bunga 5% ini. Dengan bunga rendah, tentunya UMKM lebih mudah berkembang.

“Yang disampaikan Presiden Prabowo kemarin, kredit yang 5% (bunga 5%), kita respons positif,” kata Fauzi dilansir dari Antara, Sabtu (2/5/2026).

Ia meyakini skema KUR dengan bunga maksimal 5% per tahun dapat diterapkan melalui koordinasi antara pemerintah, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan perbankan.

Pada sisi lain, Fauzi juga menilai perbankan nasional akan menyambut baik kebijakan tersebut dan memastikan langkah itu tidak akan menekan kinerja bank.

Sebagai perbandingan, ia mencontohkan skema kredit perumahan FLPP dengan bunga rendah yang tetap berjalan baik, sehingga kebijakan serupa dinilai memungkinkan untuk diterapkan pada KUR.

Menurut Fauzi, kebijakan KUR berbunga maksimal 5% menjadi sinyal perlunya konsolidasi kebijakan perbankan yang rencananya akan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) agar sejalan dengan arahan presiden.

Ia mengatakan penguatan penyaluran kredit kepada UMKM akan dibahas dalam revisi UU P2SK bersama para pemangku kepentingan pada masa sidang mendatang.

“Tetapi kita mau meaningful participation dahulu, minta pendapat dari masyarakat. Sehingga target pemerintah terhadap pertumbuhan kredit, terutama UMKM, termasuk juga pertumbuhan kredit korporasi dan konsumsi itu jelas,” kata Fauzi.

Sebelumnya, dalam pidato pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026), Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan segera menyalurkan KUR dengan bunga maksimal 5% per tahun untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.

"Saya sudah perintahkan bank-bank milik RI, sebentar lagi kita akan kucurkan KUR maksimal 5% satu tahun," kata Presiden Prabowo.

Presiden menjelaskan kebijakan tersebut diambil karena selama ini masyarakat kecil, termasuk buruh, petani, dan nelayan, kerap terbebani bunga pinjaman yang tinggi.

Menurutnya, penghasilan masyarakat tidak seharusnya habis hanya untuk membayar bunga pinjaman yang memberatkan.