Cak Imin Minta Prabowo Tambah Rp 1 Triliun untuk UMKM

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 1 triliun untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor ekonomi kreatif.

Usulan tersebut disampaikan Cak Imin seusai mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/5/2026).

“Tahun ini akan ditambahi anggaran khusus untuk seluruh kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Saya mengajukan tidak kurang dari Rp 1 triliun dan insyaallah akan terus ditambah untuk kegiatan-kegiatan yang mendorong tumbuh kembangnya UMKM kita,” ujarnya kepada wartawan.

Menurut Cak Imin, pemerintah saat ini juga terus memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, terutama melalui program kredit usaha rakyat (KUR). “Selain terus menggerakkan kredit yang dipermudah, terutama kredit usaha kecil dan menengah melalui KUR,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, pemerintah juga akan mendorong kementerian, lembaga, hingga BUMN untuk lebih aktif memfasilitasi pertumbuhan UMKM. Salah satu caranya dengan memanfaatkan aset dan ruang yang belum optimal digunakan sebagai lokasi pemasaran produk, display UMKM, hingga penyelenggaraan festival ekonomi kreatif.

“Bapak Presiden akan terus memberikan perhatian serius kepada UMKM dan ekonomi kreatif kita. Semua program yang sudah dicanangkan dan dijalankan oleh kemenko beserta kementerian-kementerian akan terus dilanjutkan,” jelasnya.

Selain membahas UMKM, Cak Imin juga menyinggung anggaran perlindungan sosial yang saat ini mencapai Rp 508,2 triliun dalam APBN. Anggaran tersebut mencakup bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga bantuan iuran jaminan kesehatan nasional.

“Hari ini APBN kita sudah sampai angka Rp 508,2 triliun, baik yang bersifat bantuan sosial tunai, PKH, maupun bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional kita. Dalam konteks ini, subsidi energi diarahkan supaya lebih tepat sasaran,” kata Cak Imin.

Pada sisi lain, pemerintah juga terus memperbarui data penerima bantuan sosial melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Seluruh kementerian dan lembaga diminta menggunakan basis data yang sama agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

Cak Imin menambahkan, pemerintah telah menetapkan 88 kabupaten/kota sebagai prioritas pengentasan kemiskinan. Ia optimistis target penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada 2026 dapat tercapai, sekaligus menurunkan angka kemiskinan menjadi 5% pada 2029.

“Kita optimistis dan yakin kemiskinan ekstrem 2026 ini 0%, kemiskinan 5% pada 2029,” pungkasnya.