BI Perkirakan Inflasi Tahun Ini di Bawah Target

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memproyeksikan tingkat inflasi pada Indeks Harga Konsumen (IHK) hingga akhir 2020 akan lebih rendah dari target kisaran BI yang sebesar 3% plus minus 1%. Adapun hingga September 2020, inflasi tercatat sangat rendah sebesar 1,42% secara tahunan (year-on-year/yoy).

"Kami perkirakan inflasi IHK sampai dengan akhir 2020 akan tetap rendah, bahkan lebih rendah dari 2% atau di batas bawah sasaran 3% plus minus 1%," kata Perry Warjiyo dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2020, Kamis (22/10/2020).

Menurut Perry, rendahnya inflasi di tahun ini sejalan dengan permintaan yang belum kuat akibat pandemi Covid-19. Di samping itu, inflasi yang rendah ini juga sejalan dengan terjaganya ekspektasi inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah, dan ketersediaan pasokan panen di sejumlah sentra produksi, serta harga komoditas pangan global yang rendah.

Untuk tahun 2021, BI memperkirakan tingkat inflasi akan tetap terkendali dan kembali pada kisaran sasaran 3% plus minus 1%. Meski demikian, Perry mengatakan ada beberapa risiko yang harus diwaspadai.

Pertama, meningkatnya permintaan domestik sejalan dengan proses pemulihan ekonomi nasional. Kedua, kesinambungan pasokan dan distribusi pangan antardaerah dan antarwaktu. Ketiga, pengaruh dari tertundanya ekspansi moneter yang dilakukan pada 2020.

"Karena itu, sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BI, dengan berbagai inovasi program pengendalian inflasi, perlu terus kita perkuat untuk memastikan tetap terjaganya inflasi dalam rentang kisaran sasaran yang telah kita capai sejak 2015," kata Perry.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad juga memperkirakan inflasi pada tahun ini akan rendah di kisaran 2%. Namun hasil ini bukan sesuatu yang positif lantaran lebih disebabkan oleh adanya deflasi.

"Inflasi tahun ini akan rendah, tetapi ini lebih disebabkan karena adanya deflasi akibat daya beli masyarakat yang melemah," kata Tauhid.

Upaya Tingkatkan Permintaan
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengakui, tingkat inflasi yang rendah pada tahun ini memang menandakan bahwa daya beli masyarakat sedang terganggu akibat Covid-19.

Untuk itu, pemerintah menggulirkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan total anggaran Rp 695,2 triliun, di mana untuk program Perlindungan Sosial yang bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat dianggarkan Rp 203,90 triliun.

Beberapa program yang dijalankan antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, diskon listrik, dan juga subsidi gaji/upah.

"Program-program PEN ini untuk mendukung penguatan daya beli masyarakat, sehingga harapannya kita bisa mendapatkan daya beli yang lebih tinggi," kata Airlangga.