IFG Ditunjuk Kelola Dana Pensiun BUMN, Ini Kata OJK

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan, pihaknya akan mengerti jika permasalahan pada dana pensiun BUMN hanya dipengaruhi faktor keuangan yang tidak sehat.

Sebaliknya, pihaknya perlu melakukan konsolidasi lebih lanjut jika ditemukan ada permainan investasi, berikut membuat produk dengan manfaat yang tidak sesuai atau bahkan berlebih.

"Ini rencana tahun depan. Kenapa? Karena dana pensiun sekarang yang terjadi di banyak tempat, termasuk di dana pensiun BUMN, ini yang akan kita akan rapikan di tahun 2022. Karena terlalu banyak dana pensiun ini jadi tempat korupsi, yang akhirnya tadi tagihan-tagihan pensiunan tidak terbayarkan," kata Erick Thohir.

Baca Juga: Erick Thohir Bakal Rapikan Dana Pensiun PLN

Dia menyatakan, sejatinya kementerian BUMN telah bersiap untuk melakukan pembenahan tapi regulasi yang masih berlaku menjadi kendala tersendiri. Regulasi yang dimaksud memaparkan pengelola (manajemen perusahaan) dana pensiun diberi kekuasaan penuh, sedangkan pendiri (orang/badan) harus melakukan top-up jika ada kekurangan dana. Kendala regulasi diharapkan bisa terjawab melalui RUU Omnibus Law Sektor Keuangan.

"Kebetulan program di 2022 pembenahan dana pensiun secara menyeluruh yang ada di BUMN. Karena ini bom waktu yang kita lihat sudah 1,5 tahun lalu. Cuma dengan segala kekurangan kami, kita tidak mampu menyelesaikan dengan cepat juga karena ini (BUMN bermasalah) terlalu banyak. Tapi ini akan menjadi concern kami untuk di tahun 2022," jelasnya.

Dalam upaya berbenah tersebut, Erick Thohir turut meminta dukungan dari Komisi VI DPR melihat cakupan dan nilai kelolaan yang cukup besar. "Jadi kalau teman-teman di Komisi VI bisa mengawal, ini menjadi hal yang positif bagi saya. Karena ini cukup besar, angkanya cukup besar dan cukup kompleks," tandas dia.