Prancis Dukung Indonesia Gabung OECD

Bogor, Beritasatu.com - Prancis mendukung keanggotaan Indonesia di Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD). Dukungan dari Paris ini diungkapkan oleh Duta Besar Prancis untuk Indonesia Fabien Penone kepada wartawan di sela-sela acara Water Security Seminar di Sentul, Jumat (22/9/2023).

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di sela-sela KTT G20 India. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi membujuk Macron agar mendukung keanggotaan Indonesia di OECD. Menurut Dubes Penone, Prancis merespons positif terhadap permintaan Indonesia untuk bergabung OECD.

"Kita (Indonesia dan Prancis, red) memang perlu bekerja sama apalagi mengingat banyak isu yang perlu kita tangani bersama di tingkatan multilateral. Jadi kami sangat menghargai betapa pentingnya keanggotaan Indonesia di OECD," ucap Penone.

"Ini menjadi sebuah langkah yang penting dalam penguatan Indonesia di kancah internasional. Kami (Prancis, red) akan membantu dan mendukung keanggotaan Indonesia (di OECD, Red)," imbuhnya.

Indonesia telah menjadi negara mitra atau key partner OECD sejak tahun 2007. Kini Indonesia ingin menjadi negara Asia ketiga yang bergabung di OECD, menyusul Jepang dan Korea Selatan. Jokowi pada bulan lalu menerima kunjungan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann di Istana Merdeka, Jakarta.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Cormann mengapresiasi apa yang telah dilakukan Jokowi dalam mereformasi bidang perekonomian dan investasi di tengah ketidakpastian global.

Cormann juga bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat mengunjungi Jakarta. Diketahui, pendapatan per kapita negara OECD rata-rata di atas US$ 10.000. Menurut Airlangga, keanggotaan Indonesia di OECD bisa membantu RI agar memiliki pendapatan per kapita di atas US$ 10.000 pada 2035. Apalagi mengingat Indonesia akan berupaya untuk memenuhi standar-standar OECD.

Keanggotaan OECD biasanya memakan waktu 4-8 tahun. Namun, Indonesia berharap bisa bergabung dalam kurun waktu yang lebih singkat atau kurang dari 4 tahun. Untuk mempercepat keanggotaan OECD Indonesia, pemerintah RI berencana membentuk komite nasional untuk mengidentifikasi kesenjangan kebijakan atau policy gaps.