Kerusuhan di Papua Nugini, PM Marape Bakal Tindak Tegas Pelakunya

Port Moresby, Beritasatu.com - Perdana Menteri (PM) Papua Nugini James Marape, pada Kamis (11/1/2024) berjanji untuk menindak tegas para pelaku pelanggaran hukum, setelah kerusuhan terjadi di ibu kota Port Moresby pada Rabu (10/1/2024) malam yang menewaskan 15 orang.

Kerusuhan kemarin malam itu adalah peristiwa kekerasan massal kedua di kota tersebut.

Kerusuhan dipicu aksi protes, sekelompok tentara, petugas polisi dan penjaga penjara kepada pemerintah. Mereka melancarkan protes ke parlemen Papua Nugini setelah mengetahui gaji mereka dipotong tanpa penjelasan.

Meskipun pemerintah berjanji untuk memperbaiki apa yang disebutnya sebagai kesalahan penggajian, hal ini tidak cukup untuk menghentikan warga yang tidak puas untuk ikut serta dalam permasalahan tersebut.

Aksi massa yang marah kemudian membakar gedung-gedung dan membongkar toko-toko pada Rabu malam tersebut. Kekacauan segera menyebar hingga 300 km ke utara ke Kota Lae.

Pada Kamis sore, komisaris polisi David Manning mengonfirmasi bahwa sedikitnya 15 orang tewas di dua kota terbesar di negara itu.

Perdana Menteri James Marape meminta maaf atas terjadinya kerusuhan tersebut, dan menyatakan para pelanggar hukum tidak akan ditoleransi.

“Saya ingin berbicara kepada masyarakat dan berbicara kepada negara. Ini adalah negara Anda dan juga negara saya. Melanggar hukum tidak akan menghasilkan hasil tertentu,” katanya pada konferensi pers.

Marape mengatakan kerusuhan telah mereda pada Kamis pagi, tetapi masih ada ketegangan di beberapa bagian Port Moresby.

Rekaman AFPTV menunjukkan massa di ibu kota menyerbu masuk ke toko-toko melalui jendela kaca yang pecah, mengambil barang-barang curian ke dalam kotak kardus, troli belanja, dan ember plastik.

Gedung-gedung dan mobil-mobil dibakar, menimbulkan kepulan asap hitam tebal yang menyelimuti bagian kota yang paling parah terkena dampaknya.

Sebelumnya, sekelompok kecil orang berkumpul di luar kantor perdana menteri di Port Moresby, merusak gerbang keamanan dan membakar mobil polisi yang diparkir.

Tiongkok telah mengajukan keluhan kepada Pemerintah Papua Nugini, menyusul laporan bahwa para perusuh menargetkan bisnis milik mereka.