Hacker Bajak TV Pemerintah Iran, Aparat Diminta Stop Tembaki Rakyat

Jakarta, Beritasatu.com - Layar televisi pemerintah Iran yang biasanya dikontrol ketat oleh otoritas tiba-tiba berubah drastis pada Senin  (19/1/2026) pagi waktu setempat. Sebuah serangan siber berhasil membajak transmisi satelit milik Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) untuk menayangkan rekaman yang mendukung putra mahkota Iran yang kini berada di pengasingan, Reza Pahlavi. 

Aksi ini mengejutkan banyak pihak karena dilakukan di tengah pengamanan siber negara yang sangat ketat. Dalam potongan video yang ditayangkan, terlihat pesan emosional yang ditujukan langsung kepada pasukan keamanan Iran. Pesan tersebut secara tegas meminta polisi dan tentara untuk tidak mengarahkan senjata mereka kepada para demonstran. 

“Narasi dalam video tersebut juga mengeklaim bahwa beberapa anggota keamanan telah meletakkan senjata mereka dan bersumpah setia kepada rakyat, meski klaim ini belum bisa diverifikasi secara independen,” tulis AP, Selasa (20/1/2026). 

Pihak otoritas Iran melalui kantor berita Fars mengakui adanya gangguan singkat pada sinyal televisi di beberapa wilayah akibat "sumber yang tidak dikenal." Namun, mereka tidak merinci isi konten yang ditayangkan oleh peretas tersebut. Di sisi lain, kantor Reza Pahlavi mengakui adanya pembajakan yang menampilkan sang pangeran, namun mereka tidak memberikan komentar lebih lanjut terkait keterlibatan dalam aksi peretasan ini.

Insiden peretasan televisi ini bukanlah yang pertama kali terjadi di Iran, namun kali ini dianggap yang paling berdampak karena situasi politik yang sangat tidak stabil. Sejarah mencatat aksi serupa pernah terjadi pada tahun 1986 dan 2022, namun pembajakan kali ini menjadi simbol perlawanan baru di era digital bagi rakyat Iran yang menginginkan perubahan pemerintahan.

Pembajakan siaran ini terjadi di saat kondisi dalam negeri Iran sedang membara akibat gelombang protes nasional. Menurut laporan para aktivis, jumlah korban tewas akibat tindakan keras pihak berwenang telah mencapai sedikitnya 4.029 orang. Ada kekhawatiran besar bahwa angka kematian yang sebenarnya jauh lebih tinggi, mengingat pemerintah Iran melakukan pemadaman internet secara total untuk menutupi informasi yang keluar dari negara tersebut.

Dampak dari tindakan kekerasan terhadap demonstran ini mulai merembet ke panggung diplomatik internasional. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, harus menerima kenyataan pahit setelah undangannya untuk berbicara di Forum Ekonomi Dunia (Davos) di Swiss ditarik kembali secara resmi. Langkah ini diambil sebagai bentuk protes dunia internasional atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Iran.

Ketegangan tidak hanya terjadi di meja diplomasi, tetapi juga di jalur militer. Hubungan antara Amerika Serikat dan Iran semakin memanas setelah Presiden Donald Trump menetapkan "garis merah" bagi Teheran. Trump memperingatkan bahwa pembunuhan terhadap demonstran damai dan eksekusi massal akan memicu konsekuensi serius dari pihak Washington.

Menanggapi situasi yang semakin tidak terkendali, militer Amerika Serikat dilaporkan telah menggerakkan kekuatannya. Sebuah kapal induk AS yang sebelumnya berada di Laut China Selatan terlihat telah melewati Singapura dan memasuki Selat Malaka. Pergerakan armada tempur ini diyakini menuju ke arah Timur Tengah sebagai bentuk unjuk kekuatan sekaligus respons atas ketegangan yang meningkat di kawasan tersebut.