Pengadilan Israel Gelar Sidang Petisi Pemecatan Menteri Garis Keras

Yerusalem, Beritasatu.com –  Pengadilan tinggi Israel pada Rabu (15/4/2026) menggelar sidang atas empat petisi yang menuntut pencopotan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir. Kasus ini memperlihatkan ketegangan tajam antara lembaga peradilan dan pemerintah sayap kanan Israel.

Petisi tersebut didukung oleh Jaksa Agung Gali Baharav-Miara. Ia menilai Ben Gvir telah melanggar prinsip demokrasi dengan mencampuri independensi Kepolisian Israel.

Dalam pengajuannya, Baharav-Miara meminta pengadilan memerintahkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menjelaskan alasan tidak memecat Ben Gvir sejak Januari 2026 lalu.

Ia menuduh Ben Gvir "menyalahgunakan jabatannya untuk secara tidak pantas memengaruhi kegiatan Kepolisian Israel di bidang penegakan hukum dan investigasi yang paling sensitif, dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi dasar”.

Menjelang sidang, Ben Gvir justru bersikap menantang. Ia bahkan menyerukan agar jaksa agung diselidiki. “(Dia) mengatakan saya menetapkan kebijakan dan mengubah kepolisian, dia benar. Dia mengatakan saya ikut campur dalam pengangkatan, dan menunjuk lebih dari 1.000 orang untuk menerapkan kebijakan saya, dia juga benar tentang itu,” kata Ben Gvir di hadapan para pendukungnya.

Ia menilai upaya intervensi terhadap kewenangan menteri sebagai ancaman serius bagi demokrasi.

“Upaya untuk ikut campur dalam pengangkatan menteri dan kekuasaannya berbahaya bagi demokrasi. Demokrasi tidak akan runtuh, kediktatoran yudisial akan runtuh,” tegasnya.

Sejumlah menteri Kabinet Israel turut mengkritik proses hukum tersebut. Menteri Kehakiman Yariv Levin menyebut sidang itu “ilegal” dan menyatakan keputusan hakim tidak akan memiliki validitas.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Gideon Saar mendesak pengadilan untuk tidak melampaui kewenangannya.

Ia menilai upaya memaksa Netanyahu memecat Ben Gvir sebagai langkah yang “terlalu jauh” dan berpotensi merusak sistem demokrasi.

Di sisi lain, Netanyahu telah menyerahkan tanggapan setebal 129 halaman kepada pengadilan. Ia menegaskan bahwa tuntutan tersebut tidak konstitusional.

Menurut Netanyahu, pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri keputusan pemerintah, termasuk dalam pengangkatan atau pemberhentian menteri. Sebelumnya, ia juga menyebut permintaan jaksa agung sebagai langkah “tidak masuk akal, di tengah perang eksistensial,” serta menilai upaya itu dapat merusak fondasi demokrasi Israel.