Kebakaran Sumur Minyak di Blora, Momentum Penataan Sumur Ilegal

Jakarta, Beritasatu.com - Tragedi kebakaran sumur minyak di Desa Gandu, Blora, menewaskan empat warga. Peristiwa tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora.

Bupati Blora Arief Rohman menegaskan, peristiwa ini harus menjadi momentum untuk menata ribuan sumur minyak rakyat yang hingga kini masih beroperasi tanpa izin resmi.

“Kami juga minta ada penegakan biar ini menjadi momentum bagi kita untuk penataan ke depan, biar sesuai dengan regulasi atau aturan yang dibuat oleh Kementerian ESDM,” ujar Arief dalam program Beritasatu Sore, Senin (19/8/2025).

Pemkab Blora mencatat terdapat sekitar 4.000 sumur minyak rakyat di wilayahnya. Ke depan, pengelolaannya akan dinaungi koperasi dan UMKM. Namun, dalam pendataan, ditemukan oknum masyarakat yang memanfaatkan celah dengan melakukan eksplorasi ilegal.

Arief menyampaikan pihaknya bersama forkopimda sudah turun langsung ke lokasi kejadian. Ia meminta aparat kepolisian menutup sumur-sumur yang belum berizin sekaligus melakukan penegakan hukum agar kasus serupa tidak terulang.

Menurutnya, mekanisme legalisasi sumur minyak rakyat memiliki tahapan berjenjang. Rekomendasi dimulai dari bupati, lalu diajukan ke gubernur, diteruskan ke Kementerian ESDM, sebelum akhirnya dikoordinasikan bersama SKK Migas dan Pertamina.

Di Desa Gandu saja, tercatat ada sekitar 60 sumur yang masih berstatus proses legalisasi. Artinya, aktivitas pengeboran maupun produksi seharusnya belum dilakukan.

“Kami turut berduka, empat warga meninggal akibat peristiwa ini. Jangan sampai kejadian ini terulang. Masyarakat harus mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah,” tegas Arief.