KPK Awasi Potensi Korupsi Penyaluran Bantuan Korban Bencana

Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti soal isu bantuan kemanusiaan untuk para korban bencana yang dikelola dengan tidak amanah. Isu itu pada akhirnya memicu terjadinya praktik korupsi dalam hal penyaluran bantuan kepada para korban bencana.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menerangkan soal bencana yang sempat terjadi di sejumlah daerah. Bantuan kemanusiaan pun telah banyak disalurkan kepada para korban. Hanya saja, dia menjelaskan, suatu musibah bisa memicu terjadinya korupsi, terbukti dari sejumlah kasus yang ditangani KPK.

"Aceh, Yogya, Mataram, kemudian di Banten itu semua kemudian sudah bencana, banyak orang membantu termasuk pemerintah, pemerintah daerah, termasuk swasta dan masyarakat. Tapi kemudian ternyata banyak pengelolanya yang tidak amanah, sehingga kemudian disalahgunakan untuk kepentingan dirinya," ujar Ghufron saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (1/12/2022).

Ghufron menekankan pentingnya mencegah terjadinya praktik korupsi dalam penyaluran bantuan bencana. Langkah pencegahan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi dampak atau korban bencana secara valid.

"Korbannya siapa, menderita apa saja, butuh bantuan apa saja. Itu yang kemudian setelah teridentifikasi baru kemudian dikelola bagaimana mencari atau mendatangkan bantuan dan bagaimana menyalurkannya," tutur Ghufron.

Ghufron menyampaikan, KPK telah bekerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk melakukan validasi atas data-data mengenai kebencanaan, mulai dari identitas para korban sampai kerugian dan kebutuhan mereka. "Baru kemudian KPK juga bekerja sama dengan pihak pengelola bantuan terhadap korban bencana," imbuhnya.

Diungkapkan Ghufron, untuk data mengenai sumber-sumber bantuan bencana umumnya dikelola Kemensos. Hanya saja, dia mengatakan soal adanya pihak-pihak lainnya yang menyalurkan bantuan kepada korban bencana secara sendiri-sendiri. Mengenai hal ini, dia menekankan pentingnya koordinasi antarpihak terkait mengenai penyaluran bantuan bencana.

"Jangan sampai kemudian bantuan-bantuan sosial baik karena Covid, karena bencana, dan lain-lain menimbulkan ketidakadilan, sehingga bisa menimbulkan ternyata dihadang, kemudian dihambat karena merasa dirinya dilewati, juga merasa korban, tapi tidak diberi malah menjangkau yang lain," ungkap Ghufron.