Revisi UU TNI Dinilai Berpotensi Kembalikan Dwifungsi ABRI

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menilai revisi UU TNI berpotensi mengembalikan Dwifungsi ABRI. Menurut Usman, banyak pasal dalam draf revisi UU TNI yang bermasalah sehingga perlu dikritik.

Usman mengingatkan agar kritik terhadap revisi UU TNI ini tidak boleh dilihat sebagai serangan terhadap institusi TNI atau kebencian personal.

"Sama sekali tidak. Ini melainkan sebagai upaya bersama, dari masyarakat sipil dan para akademisi untuk memikirkan kemajuan TNI dan kesejahteraan prajurit TNI yang sampai saat ini masih terbengkalai," ujar Usman dalam diskusi publik bertajuk 'Revisi UU TNI: Mengembalikan Dwifungsi, Melanggar Konstitusi, dan Mengkhianati Reformasi' di Universitas Negeri Yogyakarta, Kamis (8/6/2023).

Usman menilai pembangunan gelar kekuatan TNI harus memperhatikan dan mengutamakan apakah itu wilayah rawan keamanan, wilayah perbatasan, wilayah rawan konflik, geografis, dan lain sebagainya. Dalam konteks itu, kata dia, tidak terlalu relevan terkait rencana penambahan Kodam untuk setiap provinsi.

"Hal ini menunjukkan bahwa masih kuatnya orientasi pembangunan postur dan gelar kekuatan TNI yang berorientasi ke dalam atau inward looking, bukan mengantisipasi ancaman dari luar atau outward looking. Bahkan juga cenderung backward looking atau mundur, ketimbang forward looking yaitu modern dan maju," jelas dia.

"Gelar kekuatan TNI saat ini tidak memberikan jaminan keselamatan terhadap prajurit TNI, karena tidak dilakukan berdasarkan keputusan politik negara. Pasal tentang pengerahan TNI yang harus dilakukan berdasarkan keputusan politik negara justru ingin dihapuskan dalam draft revisi UU TNI," tutur Usman menambahkan.

Pada kesempatan itu, Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan draft revisi UU TNI yang beredar di masyarakat saat ini dapat memundurkan reformasi TNI yang telah dilakukan pada tahun 1998. Revisi UU TNI, kata dia, mengembalikan TNI kepada fungsi-fungsi di luar pertahanan negara dan menjauhkan TNI dari profesionalisme.