MK Belum Terima Salinan Gugatan Anwar Usman dari PTUN

Jakarta, Beritasatu.com - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menyatakan bahwa pihak MK masih menantikan salinan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait gugatan yang diajukan mantan ketua MK, Anwar Usman, terhadap Ketua MK periode 2023-2028, Suhartoyo.

"Kami tinggal menunggu bagaimana kemudian dari PTUN. Belum ada informasi lebih lanjut dari sana," kata Enny kepada wartawan di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (29/11/2023).

Enny menegaskan bahwa MK tidak dapat ikut campur dalam gugatan Anwar Usman karena hal itu merupakan hak pribadi. Meskipun demikian, MK akan mengambil langkah sesuai setelah menerima pemberitahuan resmi dari PTUN Jakarta.

Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK, Fajar Laksono, juga menyatakan bahwa mereka belum menerima salinan gugatan Anwar Usman. Oleh karena itu, belum ada pembahasan lebih lanjut dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH).

"Kami belum menerima (salinan gugatan). Belum menerima gugatannya (dari PTUN Jakarta)," kata Fajar.

Anwar Usman mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta pada tanggal 24 November, dan pemeriksaan persiapan gugatan dijadwalkan pada tanggal 6 Desember 2023. Materi gugatan tersebut belum diketahui, dan majelis hakim yang akan menangani perkara tersebut juga belum diumumkan.

Suhartoyo terpilih sebagai ketua MK menggantikan Anwar Usman yang diberhentikan dari jabatannya oleh Majelis Kehormatan MK. Anwar Usman dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Sapta Karsa Hutama saat mengadili Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

MKMK menyatakan Anwar Usman melanggar sejumlah prinsip etik, yakni Prinsip Ketidakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, serta Prinsip Kepantasan dan Kesopanan.