Isu Politik dan Hukum Terkini: Curhat Prabowo Soal Hubungannya dengan Jokowi hingga Rumah Kades Kohod Digeledah

Jakarta, Beritasatu.com - Cerita Presiden Prabowo soal hubungannya dengan Jokowi saat memberikan sambutan pada pembukaan Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) menjadi salah satu isu politik dan hukum terkini yang mendapat banyak perhatian.

Selain itu ada juga mengenai upaya Bareskrim yang melakukan penggeledahan ke kantor dan rumah kades Kohod terkait kasus pagar laut. 

Isu lain adalah mengenai survei kepuasan publik terhadap Polri, rapat pembahasan anggaran di DPR dan juga permintaan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia kepada kader-kader partainya untuk meningkatkan kualitas dukungan kepada pemerintah.

Berikut lima isu politik dan hukum terkini Beritasatu.com:

1. Prabowo: Ada yang Mau Pisahkan Saya Sama Jokowi, Lucu Juga
Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada pihak yang berupaya memisahkan dirinya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Prabowo menegaskan tak menghiraukan itu dan hubungannya dengan Jokowi tetap terjalin baik. 

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan sambutan pada pembukaan Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim Expo, Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025).

"Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga, untuk bahan ketawa boleh, jangan. Kita jangan ikut," kata Prabowo dalam sambutannya yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

2. Survei: Kepuasan Publik terhadap Polri Masih di Bawah 50 Persen, Wacana Reposisi Mengemuka
Hasil survei terbaru Civil Society for Police Watch mengungkapkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri masih pada angka 48,1 persen sedangkan kepuasan terhadap kinerja Polri hanya mencapai 45,9 persen. Rendahnya angka ini memunculkan berbagai usulan reposisi Polri agar dapat meningkatkan kinerjanya.

Menurut inisiator dan peneliti Civil Society for Police Watch Hasnu, rendahnya kepercayaan publik terhadap Polri dipengaruhi sejumlah isu hukum yang melibatkan oknum Polri.

"Isu reposisi Polri ini muncul karena banyaknya kasus dugaan keterlibatan oknum Polri, seperti bekingan judi online, kartel narkoba, pemerasan, ilegal logging, represifitas terhadap demonstrasi mahasiswa, serta kriminalisasi aktivis HAM, lingkungan, dan jurnalis melalui UU ITE," ujar Hasnu.