Isu Politik dan Hukum Terkini: Cek Kesehatan Kepala Daerah hingga Hasto Dipanggil KPK

Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai isu politik dan hukum terkini mewarnai pemberitaan Beritasatu.com sepanjang Minggu (16/2/2025) hingga pagi ini. Berita mengenai sejumlah kepala daerah diperiksa kesehatan menjelang pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto masih hangat dibicarakan.

Isu menarik lainnya yang banyak menyedot perhatian publik seputar pemanggilan kembali Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK untuk diperiksa sebagai tersangka kasus Harun Masiku.

Berikut lima isu politik dan hukum terkini di Beritasatu.com:

Jelang Pelantikan, 239 Kepala Daerah Cek Kesehatan di Kemendagri
Sebanyak 239 kepala daerah hasil Pilkada 2024 dari wilayah Sumatera dan Pulau Jawa menjalani pemeriksaan kesehatan di Kantor Kemendagri, Jakarta hari pertama, Minggu (16/2/2025), menjelang pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Para kepala daerah terpilih yang akan dilantik dan mengikuti pembekalan telah memulai proses registrasi, mencatatkan biodata, dan membawa form untuk dibawa ke gedung F, tempat tim medik melakukan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan tersebut meliputi tekanan darah, tensi, kolesterol, dan lain-lain,” kata Wamendagri Bima Arya di Kemendagri.

Pemeriksaan kesehatan kepala daerah masih berlanjut hari ini.

40 Menteri dan Eks Presiden Pemateri Retret Kepala Daerah di Magelang
Sebanyak 40 menteri Kabinet Merah Putih dan mantan presiden akan menjadi pemateri dalam retret kepala daerah hasil Pilkada 2024 di Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025.

Wamendagri Bima Arya Sugiarto menjelaskan retret ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada kepala daerah mengenai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, agar kebijakan daerah dapat selaras dengan program nasional.

"Pemahaman Asta Cita ini sangat penting, termasuk program makan bergizi gratis, ketahanan pangan, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, lebih dari 40 menteri akan menjadi pemateri," ujarnya di Kemendagri, Jakarta, Minggu (16/2/2025).

Panglima TNI Mutasi 52 Perwira Tinggi dari 3 Matra, Ini Daftarnya 
Isu politik dan hukum terkini selanjutnya yang menarik perhatian publik seputar Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali merotasi dan mutasi 52 perwira tinggi (pati) TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/183/II/2025 pada Jumat (14/2/2025).

Kapuspen TNI Mayjen Hariyanto mengatakan mutasi pati TNI bertujuan untuk penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja di lingkungan TNI. Perincian 52 pati TNI yang dimutasi, yaitu, 31 dari TNI AD, 19 dari TNI AL, dan dua dari TNI AU.

Singapura Ajukan Syarat untuk Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia
KPK mengungkapkan salah satu syarat yang diajukan Pemerintah Singapura dalam proses ekstradisi buronan kasus korupsi e-KTP Paulus Tannos (PT), adalah adanya kepastian proses hukumnya akan tetap berlanjut di Indonesia.  

"Ada permintaan (yang) salah satunya pernyataan dari Indonesia, dalam hal ini saudara PT apabila nanti diekstradisi, bisa dan akan dilakukan penuntutan. Itu adalah salah satunya," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Minggu (16/2/2025).