ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Isu Politik-Hukum: Nadiem Dicegah hingga Soal Pemilu dan Pilkada

Sabtu, 28 Juni 2025 | 05:58 WIB
IC
IC
Penulis: Iman Rahman Cahyadi | Editor: CAH
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim (kiri) didampingi sejumlah kuasa hukum usai menjalani pemeriksaan di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin 23 Juni 2025 malam.
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim (kiri) didampingi sejumlah kuasa hukum usai menjalani pemeriksaan di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin 23 Juni 2025 malam. (Berita Satu Photo/Joanito De Saojoao)

Jakarta, Beritasatu.com - Beragam berita mewarnai isu politik-hukum terkini Beritasatu.com sepanjang Jumat (27/6/2025) hingga pagi ini. 

Berita yang mendapat perhatian di antaranya mengenai kelanjutan kasus dugaan korupsi laptop chromebook yang melibatkan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim hingga soal keputusan MK mengenai pemisahan pemilu dan pilkada.

Berikut lima isu politik-hukum terkini: 

1. Kejagung Cegah Nadiem Makarim ke Luar Negeri Soal Kasus Chromebook

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim resmi dicegah bepergian ke luar negeri oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Pencegahan ini diberlakukan selama 6 bulan sejak Kamis (19/6/2025) dan berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook di lingkungan Kemendikbudristek tahun periode 2019-2022.

ADVERTISEMENT

Harli menjelaskan, langkah pencegahan terhadap Nadiem bertujuan untuk memperlancar proses penyidikan.

2. 6 Orang Kena OTT KPK di Sumatera Utara Terkait Proyek Jalan PUPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara pada Kamis (26/6/2025) malam. OTT tersebut terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi jalan di lingkungan Dinas PUPR dan Satker PJN Wilayah I Sumut.

“Kegiatan tangkap tangan atas dugaan tindak pidana korupsi ini terkait proyek pembangunan jalan di PUPR dan preservasi jalan di Satker PJN Wilayah I Sumatera Utara,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Jumat (27/6/2025). 

KPK menegaskan informasi lengkap mengenai nama, peran, dan konstruksi perkara akan disampaikan melalui konferensi pers yang direncanakan digelar pada Sabtu (28/6/2025).

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA TERKAIT

Isu Politik-Hukum Sepekan: Ade Armando Mundur hingga Pelecehan di Pati

Isu Politik-Hukum Sepekan: Ade Armando Mundur hingga Pelecehan di Pati

NASIONAL
Politik-Hukum Terkini: KPK Digugat-Ambang Batas DPR

Politik-Hukum Terkini: KPK Digugat-Ambang Batas DPR

NASIONAL
Isu Politik-Hukum Terkini: RUU Pemilu hingga Prabowo Kembali ke RI

Isu Politik-Hukum Terkini: RUU Pemilu hingga Prabowo Kembali ke RI

NASIONAL
Isu Politik-Hukum: Kasus Bupati Tulungagung dan Prabowo ke Rusia

Isu Politik-Hukum: Kasus Bupati Tulungagung dan Prabowo ke Rusia

NASIONAL
Politik-Hukum Terkini: KPK Kaji Putusan MK

Politik-Hukum Terkini: KPK Kaji Putusan MK

NASIONAL
Isu Politik-Hukum Sepekan: Yaqut Ditahan hingga Prabowo Gelar Ratas

Isu Politik-Hukum Sepekan: Yaqut Ditahan hingga Prabowo Gelar Ratas

NASIONAL

BERITA LAINNYA

Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon