Bagaimana Hubungan Kemenkomdigi dan Komisi I DPR sebagai Mitra?

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) merupakan salah satu mitra kerja resmi Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya dalam bidang komunikasi, informasi, keamanan siber, dan transformasi digital nasional.

Kerja sama antara kedua lembaga ini menjadi krusial dalam penguatan kebijakan dan tata kelola digital Indonesia, baik dari sisi legislasi, pengawasan, hingga penyusunan anggaran.

Komisi I DPR adalah komisi yang menangani bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen. Seiring perubahan nomenklatur dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menjadi Kemenkomdigi, kementerian ini secara langsung berada di bawah pengawasan Komisi I.

Hal ini meliputi fungsi pengawasan kebijakan, proses legislasi, serta penetapan dan pengawasan penggunaan anggaran tahunan. Menurut laman resmi DPR, Komisi I sejak awal memang menjadi pengawas utama terhadap Kemenkominfo (sebelum menjadi Kemenkomdigi), bersama sejumlah mitra lainnya, seperti TNI, BIN, Dewan Pers, RRI, dan TVRI.

Peran Komisi I dalam Legislasi Digital Nasional

Salah satu aspek penting hubungan antara Kemenkomdigi dengan Komisi I adalah kolaborasi dalam pembentukan regulasi dunia digital. Komisi I memiliki peran sentral dalam pengesahan berbagai regulasi penting, seperti RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP), RUU Keamanan Siber, dan revisi UU ITE.

Kemenkomdigi berperan sebagai pelaksana teknis di bidang komunikasi dan digital, sekaligus penyusun materi kebijakan. Kolaborasi dengan Komisi I bertujuan memastikan regulasi yang dihasilkan dapat menjawab tantangan perkembangan teknologi, serta melindungi hak-hak masyarakat di ruang digital.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR, rapat kerja (raker) rutin digelar antara Kemenkomdigi dan Komisi I. Dalam sejumlah pernyataan resmi, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi I terhadap percepatan transformasi digital di Indonesia. Terutama dalam bidang infrastruktur dan program literasi digital, hubungan mitra kedua institusi ini berjalan harmonis.

Anggota Komisi I DPR Christina Aryani, turut menegaskanKomisi I secara konsisten akan menyetujui anggaran dan program prioritas Kemenkomdigi selama proposal yang diajukan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa fokus utama Komisi I mencakup peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), program literasi digital untuk UMKM, dan pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung pengurangan stunting.

Dalam salah satu rapat kerja bersama BSSN dan Kemenkomdigi pada Juni 2024, Komisi I meminta laporan terkait serangan siber pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Komisi I menaruh perhatian besar pada keamanan data publik dan ketahanan infrastruktur digital Indonesia.

Hal ini memperkuat hubungan Kemenkomdigi dan Komisi I dalam aspek pengawasan keamanan digital, termasuk penataan sistem backup data nasional.

Selain pengawasan kebijakan dan legislasi, Komisi I DPR juga memiliki peran dalam penyusunan dan pengesahan anggaran tahunan Kemenkomdigi melalui pembahasan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga (RKA-K/L).

Dalam rapat kerja anggaran tersebut, Kemenkomdigi diharuskan melaporkan proyeksi pendapatan dari sektor digital, program prioritas, seperti digitalisasi desa dan literasi masyarakat, serta evaluasi organisasi internal kementerian untuk efisiensi anggaran.

Hubungan antara Kemenkomdigi dan Komisi I DPR menggambarkan sinergi yang erat antara unsur eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sektor komunikasi dan digital di Indonesia. Komisi I bertugas mengawasi sekaligus mendukung pengembangan kebijakan digital, infrastruktur, perlindungan data pribadi, hingga literasi digital masyarakat.

Kolaborasi strategis Kemenkomdigi dan Komisi I DPR ini menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan transformasi digital nasional, sekaligus menjaga kedaulatan siber dan melindungi ruang digital Indonesia di tengah pesatnya perkembangan teknologi global.