Isu Politik-Hukum Terkini: Kepastian Pertemuan Megawati dan Prabowo

Jakarta, Beritasatu.com - Kepastian pertemuan lanjutan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu isu politik-hukum terpopuler Beritasatu.com pada Senin (18/8/2025).

Kepastian itu disampaikan langsung Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR Puan Maharani. Isu lainnya adalah soal wajah baru dalam struktur kepengurusan DPP Partai Gerindra periode 2025-2030.

Ramainya pemberian remisi juga masuk dalam isu politik-hukum terkini. Ronald Tannur, John Kei dan Shane Lukas mendapatkan remisi pada HUT ke-80 RI.

Selain itu, soal sikap KPK yang akan melibatkan PPATK untuk menelusuri aliran dana terkait kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji 2024.

Isu Politik-Hukum Terkini

1. Puan Pastikan Pertemuan Prabowo dan Megawati
Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR, Puan Maharani, memastikan Presiden Prabowo Subianto akan bertemu dengan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri. Namun, Puan menegaskan pertemuan itu tidak berlangsung pada Minggu (17/8/2025) malam.

"Pasti insyaallah akan ada pertemuan, tetapi enggak hari ini," kata Puan seusai menghadiri upacara penurunan bendera merah putih di halaman Istana Merdeka, Jakarta.

Puan menyebut pertemuan tersebut akan digelar dalam waktu dekat. "Mungkin saja (pekan-pekan ke depan), karena jadwal presiden dalam rangka 17-an masih padat," ujarnya.

2. Struktur Baru Gerindra 2025-2030 Segera Diumumkan, Ada Wajah Baru
Partai Gerindra akan mengumumkan struktur kepengurusan baru untuk periode 2025-2030. Hal ini menyusul perombakan sejumlah posisi penting di tubuh partai oleh Ketua Umum Prabowo Subianto, termasuk sekretaris jenderal dan bendahara umum.

Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan pengumuman tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat, setelah rapat perdana Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra dengan susunan kepengurusan anyar.

"Kalau pengumuman perubahan pengurus, saya pikir mungkin pada rapat pertama pengurus DPP Gerindra. Waktu pastinya belum saya ketahui, tapi dalam waktu dekat," ujar Dasco kepada wartawan, Senin (18/8/2025).

3. Tak Hanya Ronald Tannur, John Kei dan Shane Lukas Juga Dapat Remisi
Sebanyak 1.519 narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Salemba, Jakarta memperoleh remisi atau pengurangan masa pidana pada momentum HUT ke-80 RI tahun ini. Beberapa di antaranya merupakan narapidana yang menarik perhatian publik.

Berdasarkan data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) yang dikutip, Senin (18/8/2025) total ada 974 narapidana kasus narkotika, dua orang narapidana kasus human traficking, 16 orang narapidana kasus korupsi, 512 narapidana kriminal umum, dan 15 orang narapidana pencucian uang yang memperoleh remisi umum 17 Agustus 2025. Tak ada narapidana kasus terorisme yang memperoleh remisi hari kemerdekaan RI tahun ini.

Sejumlah sosok yang memperoleh remisi antara lain narapidana kasus penganiayaan berujung kematian, Gregorius Ronald Tannur yang memperoleh pengurangan masa pidana sebesar satu bulan. Kemudian narapidana kasus penganiayaan, Shane Lukas Lumbantoruan memperoleh remisi tiga bulan. John Refra alias John Kei juga turut memperoleh remisi empat bulan.

4. KPK Libatkan PPATK Telusuri Aliran Duit Korupsi Kasus Kuota Haji
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran duit terkait dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024 di Kementerian Agama (Kemenag). Kasus dugaan korupsi ini telah mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 1 triliun lebih.

"Itu pasti dilakukan koordinasi dengan pihak PPATK," ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto dikutip, Senin (18/8/2025).

Setyo menegaskan koordinasi dengan PPATK ini merupakan hal yang biasa dilakukan dalam upaya pengusutan dugaan korupsi. Pasalnya, berkaitan dengan aliran duit yang diduga masuk ke sejumlah rekening.

"Nanti dari PPATK hasilnya terbit, muncul penjelasan di dokumen tersebut maka bisa dipastikan apakah informasi itu benar atau tidak," tandas Setyo.

5. Menhub Periksa PT INKA Seusai Kecelakaan Kereta Api Subang
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan pihaknya akan memeriksa PT INKA menyusul kecelakaan kereta api Subang yang menimpa KA Argo Bromo Anggrek pada Jumat (1/8/2025).

Menurut Dudy, pemeriksaan ini bertujuan meninjau kelayakan gerbong, terutama karena enam gerbong dari rangkaian KA Argo Bromo Anggrek anjlok dari rel.

"Terkait kecelakaan di Subang, saya meminta kepada pak Dirjen KA, untuk melihat lebih dalam sampai melakukan pemeriksaan kepada pembuat gerbong, PT INKA," kata Dudy, Senin (18/8/2025).