Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Pembahasan RUU KUHAP Tergesa-gesa

Jakarta, Beritasatu.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menyoroti proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang dinilai terlalu cepat dan minim ruang partisipasi publik. Kritik ini disampaikan setelah Komisi III DPR dan pemerintah menyelesaikan pembahasan tingkat I dalam waktu hanya 2 hari.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai proses tersebut memperlihatkan adanya upaya percepatan pembahasan yang berpotensi mengabaikan masukan publik.

"Proses pembahasan nampak terburu-buru untuk mengejar pengesahan KUHAP agar dapat berlaku bersamaan dengan KUHP baru pada Januari 2026," demikian bunyi pernyataan resmi mereka yang dikutip Beritasatu.com pada Minggu (16/11/2025).

Selama proses pembahasan, Koalisi Masyarakat Sipil menyebut terdapat sejumlah persoalan baik dari sisi prosedur maupun substansi. Mereka menekankan, tumpukan masalah ini membutuhkan kajian mendalam, bukan pembahasan kilat.

Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil mengungkapkan, surat resmi yang mereka kirimkan, yakni yang berisi permohonan respon terhadap masukan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU), serta saran tertulis yang disampaikan secara langsung tidak memperoleh tanggapan memadai.

“Luput direspons bahkan dipertimbangkan,” tulis mereka.

Koalisi Masyarakat Sipil menegaskan, percepatan legislasi tanpa partisipasi publik berpotensi menghasilkan aturan yang lemah, tidak responsif, dan tidak menjawab masalah penegakan hukum di Indonesia. Mereka meminta DPR menunda pengesahan di paripurna agar ruang deliberasi publik dapat dibuka kembali.