Banjir Sumatera, Menhut Siap Di-reshuffle Prabowo

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni merespons kritik pedas yang dilayangkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait penanganan dan dugaan kerusakan hutan penyebab banjir besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menhut menyatakan kesiapannya apabila Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melakukan reshuffle kabinet.

Pernyataan kesiapan ini disampaikan Raja Juli Antoni di kompleks parlemen, Senayan, Kamis (4/12/2025), setelah anggota Komisi IV DPR, Rahmat Saleh, secara spesifik meminta menteri kehutanan untuk mundur dari jabatannya karena menilai kinerja kementeriannya gagal mencegah bencana hidrometeorologis yang berulang.

Raja Juli menegaskan, evaluasi terhadap kinerja menteri sepenuhnya berada di tangan presiden. Ia menyebut dirinya terbuka untuk dievaluasi, terutama jika terbukti adanya praktik kerusakan hutan atau deforestasi di wilayah yang ikut memicu bencana tersebut.

“Namanya kekuasaan itu milik Allah Swt, dan itu hak prerogatif presiden. Jadi saya siap dievaluasi,” ujarnya, meredam tekanan politik di DPR dengan menyerahkan keputusan kepada kepala negara.

Politisi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu juga menekankan dirinya tidak anti terhadap kritik. Ia bahkan menyebut kritik dari DPR dan masyarakat adalah bagian dari aspirasi yang harus didengar.

"Saya tidak pernah menutup kolom komentar Instagram pribadi saya, meskipun sering dibanjiri komentar pedas dari netizen. Itu bagian dari aspirasi, kemarahan, bahkan harapan masyarakat,” katanya.

Raja Juli kembali menegaskan, tanggung jawabnya saat ini adalah bekerja semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah kehutanan dan lingkungan yang berpotensi menyebabkan bencana.

Namun, ia menegaskan kembali kesiapannya jika Presiden Prabowo menganggap bahwa pergantian pucuk pimpinan di Kementerian Kehutanan diperlukan sehubungan dengan penanganan darurat dan mitigasi bencana di Sumatera.

“Tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin. Selanjutnya, itu hak prerogatif Pak Presiden,” tutupnya, mengakhiri perdebatan dengan pernyataan yang jelas mengenai posisi politiknya.