ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

DPR Minta Kemenlu Siapkan Skenario Evakuasi WNI di Venezuela

Senin, 5 Januari 2026 | 07:24 WIB
S
S
Penulis: Sukarjito | Editor: JTO
Anggota Komisi I DPR Dave Laksono memujui pidato Presiden Prabowo Subianto dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (KTT PBB) soal solusi dua negara untuk Palestina dan Israel di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Selasa (23/9/2025) dini hari WIB.
Anggota Komisi I DPR Dave Laksono memujui pidato Presiden Prabowo Subianto dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (KTT PBB) soal solusi dua negara untuk Palestina dan Israel di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Selasa (23/9/2025) dini hari WIB. (Antara/Agung Dharma Putra)

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi I DPR mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk segera menetapkan status siaga terkait eskalasi konflik di Venezuela. Pemerintah diminta menyiapkan skenario darurat menyusul operasi militer Amerika Serikat yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro.

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menekankan, prioritas utama saat ini adalah menjamin keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di sana. Situasi di Karakas dinilai berkembang sangat cepat dan tidak menentu.

"Kami mengimbau Kemenlu untuk memantau perkembangan secara intensif dan menyiapkan rencana darurat jika kondisi keamanan memburuk," ujar Dave di Jakarta, Senin (5/1/2026).

ADVERTISEMENT

Pihak parlemen meminta pemerintah tidak lengah dalam menyiapkan logistik dan jalur evakuasi. Meski demikian, setiap langkah diplomasi harus tetap bersandar pada prinsip politik luar negeri bebas aktif serta penghormatan terhadap kedaulatan negara lain.

"Kita tidak boleh gegabah, tetapi kesiapan evakuasi harus disusun sejak dini agar pemerintah dapat bergerak cepat dalam keadaan mendesak," tambah Dave.

Ketegangan di Venezuela mencapai puncaknya setelah pasukan AS menggelar serangan besar-besaran di sejumlah titik pada Sabtu (3/1/2026) dini hari Waktu setempat. Washington berdalih operasi ini bertujuan memutus mata rantai narkoterorisme yang dituduhkan kepada rezim Maduro. Sejak akhir 2025, operasi militer AS di perairan Karibia tercatat telah menewaskan lebih dari 100 orang.

Langkah sepihak AS ini memicu perdebatan hukum internasional terkait legalitas intervensi militer terhadap kepala negara aktif.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA TERKAIT

Kritik Trump, Megawati Kirim Pesan Kedaulatan Adalah Hak Setiap Negara

Kritik Trump, Megawati Kirim Pesan Kedaulatan Adalah Hak Setiap Negara

NASIONAL
CSIS Nilai Serangan AS ke Venezuela Bentuk Kolonialisme Baru

CSIS Nilai Serangan AS ke Venezuela Bentuk Kolonialisme Baru

INTERNASIONAL
Invasi AS ke Venezuela Buat Permintaan Asuransi Penerbangan Melonjak

Invasi AS ke Venezuela Buat Permintaan Asuransi Penerbangan Melonjak

INTERNASIONAL
Negara-negara yang Diincar Donald Trump Seusai Maduro Ditangkap

Negara-negara yang Diincar Donald Trump Seusai Maduro Ditangkap

INTERNASIONAL
Heran Soal Serangan AS ke Venezuela, Purbaya: Hukum Dunia Aneh

Heran Soal Serangan AS ke Venezuela, Purbaya: Hukum Dunia Aneh

EKONOMI
Rupiah Senin 5 Januari 2026 Ditutup Melemah 0,09 Persen ke Rp 16.740

Rupiah Senin 5 Januari 2026 Ditutup Melemah 0,09 Persen ke Rp 16.740

EKONOMI

BERITA LAINNYA

Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon