Ditagih Presiden Berkali-kali, Roadmap Vaksinasi Belum Juga Jadi

Jakarta, Beritasatu.com - Sebelum vaksinasi Covid-19 dilaksanakan 13 Januari 2021, terjadi simpang siur keterangan mengenai produsen vaksin, kedatangan vaksin, hingga mulainya injeksi pertama. Jumlah penduduk yang menjadi target vaksinasi juga berubah-ubah. Berbagai ketidakpastian tadi bisa jadi karena tidak ada peta jalan atau roadmap vaksinasi sebagai acuan.

Roadmap diketahui awam sebagai rencana dan tahapan detail bagaimana vaksinasi bakal dijalankan. Selain menyangkut jadwal, alokasi anggaran dan sasaran, peta jalan juga menyertakan siapa saja yang menjadi prioritas.

Menariknya, nasib roadmap vaksinasi Covid-19 ini beberapa kali ditanyakan oleh Presiden Jokowi namun tak kunjung selesai dan akhirnya tak pernah lagi disinggung.

Presiden Jokowi pertama kali menyinggung penyusunan peta jalan atau roadmap vaksinasi Covid-19 pada akhir September 2020 lalu. Namun, hingga bulan Januari 2021 berlalu, belum ada tanda-tanda pemerintah mengumumkan secara resmi selesainya roadmap dimaksud.

Presiden pertama kali menyinggung roadmap saat membuka rapat terbatas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional secara virtual dari Istana Merdeka, Jakarta, 28 September 2020.

"Saya minta dua minggu ini sudah ada perencanaan detail, kapan dimulai, lokasi di mana, siapa yang melakukan, siapa yang divaksin pertama. Semua harus terencana dengan baik, sehingga saat vaksin ada, itu tinggal langsung implementasi pelaksanaan di lapangan," kata Jokowi ketika itu.

Sampul roadmap vaksinasi Covid-19 versi Ditjen P2P Kemkes.

Awal Oktober, Dirjen P2P Kementerian Kesehatan sudah menyusun roadmap. Di dalamnya terdapat perincian produsen vaksin serta kapasitas produksi, tahapan vaksinasi, jumlah target penduduk lengkap dengan skala prioritasnya. Namun rodmap itu hanya menyebut tiga kandidat produsen vaksin, yakni Sinovac, Sinopharm/G24, dan Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI).

Sinovac bekerja sama dengan Bio Farma diproyeksikan memasok 204,9 juta dosis, Sedangkan Sinopharm bekerja sama dengan Kalbe Farma akan menyediakan 54 juta dosis. GAVI direncanakan memberikan 61,1 juta dosis sehingga total 320 juta dosis.

Rencana pemberian vaksin pun sudah tersusun bulan demi bulan. Estimasinya, vaksinasi akan berlangsung Desember 2020 hingga Maret 2022 atau 15 bulan.

Roadmap vaksinasi Covid-19 versi Ditjen P2P Kemkes.

Entah mengapa, roadmap itu tak dipakai. Dalam rapat terbatas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 12 Oktober 2020, Presiden Jokowi lagi-lagi meminta jajarannya untuk segera merampungkan roadmap vaksinasi Covid-19.

"Untuk roadmap pemberian vaksin, minggu ini saya minta secara khusus untuk dipaparkan. Sehingga jelas apa yang akan kita lakukan," katanya.

Dua Minggu setelah itu tampaknya apa yang diinginkan Presiden belum terkabul. Tepatnya pada 26 Oktober 2020, Jokowi kembali mengingatkan agar roadmap vaksinasi segera dipaparkan dengan detail, jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Mengenai pelaksanaan vaksinasi, saya minta timeline pelaksanaan segera diselesaikan dengan memperhatikan ketersediaan sarana, prasarana, dan infrastruktur pendukung, lalu distribusi dan interval pemberian vaksin yang akan digunakan per wilayah," kata Jokowi saat membuka ratas soal vaksinasi Covid-19 secara virtual.

Menurut Presiden, hal ini sangat urgent. Pertama, agar pemberian vaksin bisa berjalan dengan lancar. Kedua, agar masyarakat memahami secara komprehensif apa yang menjadi niat pemerintah.

Jokowi menyebut roadmap agar dibuat terperinci. Ia ingin ada perencanaan detail soal pemberian vaksin Covid-19 per daerah. "Daerah ini kapan, saya minta detail sekali. Daerah ini kapan, siapa yang dapat, siapa yang gratis, siapa yang bayar, semuanya harus dipersiapkan secara detail," kata Jokowi.

Jokowi menyebut "siapa yang bayar" karena waktu itu masih ada dua skema vaksinasi, yakni vaksinasi gratis dan vaksinasi berbayar.

Seminggu kemudian, juru bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan bahwa roadmap belum selesai. Seperti biasa, jawaban Wiku diplomatis. Intinya, roadmap belum jadi.

"Roadmap sudah dalam tahap finalisasi mencakup kandidat vaksin dan penyusunan tahapan prioritas penerima vaksin, dengan berbagai pertimbangan seperti, ketersediaan vaksin, penduduk, wilayah berisiko, tahapan pemakaian, dan indeks pemakaian," ujar Wiku dalam telekonferensi pers, 3 November 2020.

Roadmap dimaksud ternyata tak kunjung jadi bahkan setelah menteri kesehatan berganti.

Menurut juru bicara pemerintah untuk Vaksin Covid-19 yang juga Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, Terawan Agus Putranto di akhir masa jabatannya sebagai menkes sempat menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) 84/2020.

Regulasi ini mengatur mengenai semua tahapan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Sementara, peta jalan atau roadmap pelaksanaan vaksinasi  belum dapat dilanjutkan meski sudah ada draf yang tersusun.

Menurut Siti Nadia Tarmizi, meski tidak seteknis peta jalan, PMK 84/2020 menjadi acuan pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Nadia membeberkan alasan mengapa roadmap tak kunjung jadi, yakni banyak yang harus direvisi. Pasalnya, ada beberapa perubahan kebijakan. Ia menyebut, di awal vaksinasi terdapat dua skema yaitu mandiri (berbayar) dan program (dibiayai pemerintah). Namun kemudian ada instruksi dari Presiden agar vaksinasi digratiskan untuk semua masyarakat sasaran.

Publik bisa mengerti bila ketiadaan peta jalan atau roadmap ini akhirnya membuat target vaksinasi berubah-ubah. Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa vaksinasi terhadap 181,5 juta warga bakal selesai dalam waktu 15 bulan yakni mulai Januari 2021 hingga Maret 2022.

Belakangan, Presiden Jokowi meminta pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia dapat diselesaikan selama 1 tahun, bukan 15 bulan.