Nasib 75 Pegawai KPK, Anggota Dewas Syamsuddin Haris Sepakat dengan Jokowi
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Nasib 75 Pegawai KPK, Anggota Dewas Syamsuddin Haris Sepakat dengan Jokowi

Senin, 17 Mei 2021 | 16:46 WIB
Oleh : Fana F Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi(Dewas KPK) Syamsuddin Haris menyatakan kesepakatannya atas pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal polemik 75 pegawai KPK yang dibebastugaskan lantaran tidak memenuhi syarat dalam asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Syamsuddin Haris setuju dengan pernyataan Jokowi yang menyebut hasil TWK tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

"Pada dasarnya saya setuju pandangan Presiden Jokowi. Sama seperti yang sampaikan sebelumnya, hasil tes wawasan kebangsaan yang bermasalah tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian pegawai KPK," kata Haris saat dikonfirmasi, Senin (17/5/2021).

Haris mengatakan, alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya tidak merugikan pegawai KPK. Hal ini sesuai dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji formil dan materil UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Alih status pegawai KPK menjadi ASN semestinya tidak merugikan pegawai KPK. Hal ini juga ditegaskan dalam pertimbangan MK saat memutus judicial review terhadap UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan KPK harus memiliki SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Untuk itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis. Menurut Jokowi, hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan lembaga antikorupsi baik secara individu, maupun secara kelembagaan. Jokowi menekankan hasil asesmen TWK tidak menjadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

"Tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," kata Jokowi dalam pernyataannya melalui video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/5/2021).

Di sisi lain, kata Jokowi, apabila ada kekurangan di internal KPK, maka masih ada peluang untuk memperbaiki. Salah satu salurannya ialah memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan.

"Dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi," katanya.

Di samping itu, Jokowi juga sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan pengujian Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-undang KPK. Jokowi mengharapkan pengalihan status pegawai KPK sesuai dengan putusan itu.

"Yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN," kata Jokowi.

Untuk itu, Jokowi meminta para pihak terkait, khususnya pimpinan KPK, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana untuk merancang pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN, terutama terhadap 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

"Merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang saya sampaikan tadi," jelas Jokowi.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Gagal Jadi PNS, DPR Usul Novel Baswedan Cs Diangkat Sebagai PPPK

Novel Baswedan dan pegawai KPK lainnya yang gagal diusulkan untuk diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

NASIONAL | 17 Mei 2021

Indriyanto Seno Adji Hormati Laporan 75 Pegawai KPK ke Dewas

Indriyanto Seno Adji menghormati langkah 75 pegawai lembaga antikorupsi yang melaporkannya ke Dewas.

NASIONAL | 17 Mei 2021

Larangan Mudik Berakhir, Pemeriksaan Surat Negatif Covid-19 Diperketat

Pemerintah memperketat pemeriksaan dokumen kesehatan Covid-19 para pelaku perjalanan setelah larangan mudik berakhir pada 17 Mei 2021.

NASIONAL | 17 Mei 2021

Presiden Jokowi: Hasil TWK Masukan untuk Perbaikan KPK

Hasil tes wawasan kebangsaan diharapkan menjadi masukan untuk langkah perbaikan KPK.

NASIONAL | 17 Mei 2021

Menkumham Perintahkan Imigrasi Perketat Perlintasan Orang ke Indonesia

Menkumham mengingatkan Ditjen Imigrasi untuk memperketat prosedur pencegahan dan penanganan Covid-19 terkait perlintasan orang masuk ke Indonesia.

NASIONAL | 17 Mei 2021

Presiden Jokowi: Jangan Serta-merta Berhentikan 75 Pegawai KPK

Menurut Jokowi, TWK tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes.

NASIONAL | 17 Mei 2021

Dibebastugaskan, Novel Baswedan dan 74 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Tetap Bekerja

Novel bersama 74 pegawai lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

NASIONAL | 17 Mei 2021

Arogansi Masyarakat terhadap Polisi, Sahroni Usul Sanksi Kerja Sosial

Arogansi masyarakat terhadap polisi cukup marak terjadi. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengusulkan sanksi berupa kerja sosial.

NASIONAL | 17 Mei 2021

Kepala BRIN Targetkan PP Keantariksaan Tuntas pada 2022

Tri meminta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) untuk melakukan penyusunan secepatnya PP Keantariksaan.

NASIONAL | 17 Mei 2021

KAI Layani 81.000 Penumpang Nonmudik

PT KAI telah melayani 81.000 penumpang nonmudik yang dikecualikan selama periode larangan mudik 6-17 Mei 2021.

NASIONAL | 17 Mei 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS