Dualisme Sekda, Kemdagri dan Gubernur Papua Diharapkan Duduk Bersama

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan Pemerintah Provinsi (pemprov) Papua diharapkan duduk bersama. Hal itu terkait adanya dualisme sekretaris daerah (sekda) Papua.

"Gubernur Papua dan Kemdagri harus duduk bersama," kata Direktur Eksekutif Papua Circle Institute, Hironimus Hilapok kepada Beritasatu.com, Selasa (2/3/2021).

Seperti diberitakan, Mendagri Tito Karnavian telah melantik Dance Yulian Flassy sebagai sekda Papua, di gedung A Kemdagri, Jakarta, Senin (1/3/2021). Dance dilantik berdasarkan Keputusan Presiden 159/TPA/2020 tanggal 23 September 2020.

Akan tetapi, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal juga melakukan pengambilan sumpah janji jabatan terhadap Doren Wakerkwa selaku penjabat (pj) sekda Papua, di gedung Negara Jayapura, Papua, Senin (1/3/2021). Pelantikan Doren mengacu Keputusan Gubernur Papua Nomor 821.2-1053 tertanggal 1 Maret 2021.

"Sekda Papua itu sekarang ada yang definitif dan penjabat. Kalau saya lihat, ada komunikasi yang tidak jalan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga mungkin kedepan harus diperbaiki, karena kenyataannya sekarang ada dua," ucap Hironimus.

Menurut Hironimus Doren dapat melaksanakan tugas terlebih dahulu, walau Flassy telah dilantik sebagai sekda definitif.

"Jadi yang dilantik pj, jalankan tugas dahulu. Karena, siapa pun yang dilantik kembali kepada pengguna dalam hal ini Pak Gubernur. Kalau Pak Gubernur inginkan yang jalankan tugas sekda itu Pak Doren, maka Flassy tidak akan berfungsi sebagai sekda," ujar Hironimus.

"Namun kalau Pak Gubernur setuju Flassy, maka otomatis Pak Doren yang mengalah. Jadi, kembali kepada Pak Gubernur sebagai pengguna. Hanya sekarang Pak Doren jalan dulu, tetapi nanti mereka (Kemdagri dan Gubernur Papua) harus komunikasi," demikian Hironimus.

Hironimus pun mengingatkan, Papua sudah berintegrasi cukup lama ke dalam NKRI.

"Persoalan kita sama yaitu komunikasi. Apa pun isitilahnya, komunikasi harus terjadi. Baik dalam hal kecil maupun besar untuk tetap mendudukkan Papua sebagai bagian dari NKRI," kata Hironimus.