ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Teras Narang: Pemerintah Sudah Lakukan yang Terbaik untuk Pendidikan di Papua

Jumat, 30 Juli 2021 | 20:58 WIB
SL
SL
Penulis: Surya Lesmana | Editor: LES
Diskusi nasional melalui zoom webinar bertemakan
Diskusi nasional melalui zoom webinar bertemakan "Pendidikan Papua Terkini" yang digelar PusKOD FH UKI. (Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Pusat Kajian Otonomi Daerah (PusKOD) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (FH UKI) Dr Agustin Teras Narang mengatakan, selama ini pemerintah telah melakukan upaya terbaik bagi masyarakat di Papuauntuk mendapat pendidikan yang layak. Namun menurut anggota DPD ini, upaya pemerintah itu belum bisa memuaskan masyarakat di sana dalam memperoleh pendidikan.

Tetapi, pendidikan di Papua kini sudah menunjukkan perbaikan. "Saat ini kita tahu pemerintah terus memperhatikan Papua dalam semua sektor. Termasuk di antaranya patut diapresiasi langkah yang sudah melakukan perhatian di hulunya," kata Teras Narang, Jumat (30/7/2021).

Lebih lanjut dikatakan Teras Narang, tidak mudah dalam mengelola daerah yang minim anggaran dan SDM untuk memajukan pendidikan.

"Fakta bahwa tidak mudah mengelola daerah dengan minimnya SDM dan anggaran yang sangat minim. Sama seperti saya saat menjabat sebagai gubernur waktu itu. Oleh karenanya perlu sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memajukan pendidikan di Papua," ungkapnya.

ADVERTISEMENT

Teras Narang menambahkan PusKOD UKI pada Kamis (29/7/2021) telah menggelar diskusi nasional melalui zoom webinar bertemakan "Pendidikan Papua Terkini". Beberapa nara sumber yang dihadirkan di antaranya, Keynote Speaker, Dr Manuel Kaisepo Menteri Percepatan Kawasan Timur Indonesia tahun 2000-2004, Vince Tebay pengamat pendidikan Universitas Cendrawasih, Dr. Sunarto Dekan FKIP UKI dan dimoderatori oleh Hendri Simarmata.

Selain narasumber yang hadir dalam webinar ini, ada beberapa tokoh Papua yang juga memberikan diskusi aktif dan menarik di antaranya Anggota DPD dan DPR dari Papua dan Papua Barat yakini Yoris Raweyai, Wilep Wamahma, dan juga kalangan akademisi Dr. Hulman Panjaitan Dekan FH UKI dan Eli PandianganWakil Dekan FH UKI, dan Dr. Poltak Siringiringo Kaprodi FH UKI.

Dalam diskusi tersebut, Manuel Kasiepo mengungkapkan, pendidikan di Papua saat ini juga tidak kalah dengan daerah lain. Kata dia, saat ini banyak mahasiswa Papua yang telah kuliah keluar negeri. Akhirnya, mereka kembali lagi ke Papua untuk mengabdi.

"Tentu juga ada keberhasilan pendidikannya. Indikatornya masih banyak mahasiswa yang kuliah di luar Papua. Baik di pulau Jawa maupun luar negeri. Dan mereka sudah kembali ke tanah Papua untuk mengabdi didaerahnya. Ini contoh keberhasilan mereka," ungkap Manuel Kasiepo.

Menurutnya, aspek budaya, sosial dan politik juga mempengaruhi pendidikan di Papua. "Aspek nonpendidikan juga sangat berpengaruh untuk Papua. Aspek sosial politik, ekonomi budaya dan lain-lain sangat berpengaruh," pungkasnya.

Akademisi dari Universitas Cendrawasih, Vince Tebay menekankan perlunya pemahaman mengenai masyarakat dan alam Papua untuk dapat membangun pendidikan di Papua.

Vince Tebay yang juga kerap diminta masukan mengenai otonomi khusus Papua, membahas mengenai pendidikan dalam pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. Bagi Papua, tidak cukup hanya menekankan pendidikan akademik, tetapi juga pendidikan vokasi dan profesi.

Bagi masyarakat asli Papua, amat dibutuhkan ketiga pendidikan di atas. Partisipasi dalam kehidupan publik dan kehidupan ekonomi hanya dapat tumbuh dari ketiga pendidikan diatas.

Perlu suatu pandangan yang membangun grand design mengenai pendidikan di Papua.

Dekan FKIP UKI Sunarto menekankan, pendidikan sebagai penghargaan atas martabat manusia. Pendidikan ini membutuhkan mutu guru. Guru yang memahami inti pendidikan dan memahami masyarakat Papua.

"Lembaga pendidikan, terutama pendidikan tinggi, perlu membangun kerjasama dalam membangun peran guru di Papua," ungkap Sunarto.

Sekretaris Eksekutif Pusat Kajian Otonomi Daerah (PusKOD) Reinhard Parapat, yang juga merupakan Ketua panitia diskusi nasional ini dalam keterangan terpisah menyatakan di,skusi ini adalah bagian dari beberapa diskusi PusKOD FH UKI untuk memberikan masukan dan kontribusi kajian kritis penguatan isu-isu otonomi daerah menuju jembatan emas kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.



 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA TERKAIT

Menteri HAM: Konflik Papua Tak Bisa Diselesaikan Parsial

Menteri HAM: Konflik Papua Tak Bisa Diselesaikan Parsial

NASIONAL
11 Ruko Koperasi Zipur Waena Jayapura Terbakar

11 Ruko Koperasi Zipur Waena Jayapura Terbakar

NUSANTARA
14 Orang Ditangkap Akibat Kerusuhan Seusai Laga Persipura vs Adhyaksa

14 Orang Ditangkap Akibat Kerusuhan Seusai Laga Persipura vs Adhyaksa

NUSANTARA
Petrosea Dukung Pemberantasan Malaria di Papua, Tingkatkan Kesehatan Masyarakat

Petrosea Dukung Pemberantasan Malaria di Papua, Tingkatkan Kesehatan Masyarakat

LIFESTYLE
Komite Publisher Rights Dorong Kebebasan Pers di Papua

Komite Publisher Rights Dorong Kebebasan Pers di Papua

NASIONAL
Baru 308 dari 118.000 Peserta BPJS Kesehatan Papua yang Direaktivasi

Baru 308 dari 118.000 Peserta BPJS Kesehatan Papua yang Direaktivasi

NUSANTARA

BERITA LAINNYA

Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon