Komisi V DPR Akan Kawal Pembangunan IKN

Jakarta, Beritasatu.com – Komisi V DPR berkomitmen mengawal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim). Hal ini ditegaskan Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan.

"Komisi V DPR RI akan mengawal pembangunan IKN agar bisa dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan," ujar Irwan saat memimpin kunjungan kerja (kunker) Komisi V di Titik Nol IKN, Senin (18/4/2022).

Turut serta dalam kunker itu, yakni perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Otorita IKN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, BMKG, dan Basarnas, serta Dinas PUPR Kaltim, dan Pemerintah Kabupaten PPU.

Baca Juga: Dukung IKN, Sulteng Siapkan Kawasan Pangan Nusantara 30.000 Ha di Donggala

Pada kesempatan itu, Irwan menyampaikan lima catatan penting yang harus menjadi perhatian pemerintah terkait pembangunan IKN. Pertama, diperlukan perencanaan skema pembangunan yang komprehensif dan terintegrasi dengan memperhatikan pembangunan daerah sekitar sebagai penyangga IKN. Kemudian, pembangunan wilayah terdekat dalam hal ini kawasan timur Indonesia.

Kedua, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung konektivitas seperti jalan dan jembatan, serta dukungan ketersediaan sarana dan prasarana dasar seperti instalasi pengolahan air bersih, sanitasi, dan perumahan.

Ketiga, dukungan terhadap pembangunan infrastruktur di IKN harus mempunyai korelasi langsung dengan jaringan transportasi, termasuk integrasi antarmoda dan rencana pengembangannya. "Baik itu pergerakan di dalam kota maupun pergerakan konektivitas regional atau antarkota atau wilayah," ujar ketua DPD Partai Demokrat Kaltim ini.

Baca Juga: KSP Dorong Kementerian dan Lembaga Konsolidasi Selesaikan Persoalan Lahan IKN

Keempat, pemanfaatan teknologi yang optimal dalam mendukung IKN Nusantara menjadi smart city yang ramah lingkungan, terlebih IKN dimaksudkan juga sebagai role model kota di Asia.

Kelima, pentingnya koordinasi dan sinergisitas lintas sektoral dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, termasuk koordinasi terhadap dampak sosial kemasyarakatan dan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di IKN.