Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta Gubernur Papua Lukas Enembe segera memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini agar semua proses hukum terkait dugaan korupsi APBD dan gratifikasi sebesar Rp 1 miliar dapat berjalan dengan baik.

Pernyataan Moeldoko ini disampaikan karena melihat beberapa kali Lukas Enembe mangkir dari panggilan KPK karena mengaku sakit. Tidak hanya itu, masyarakat pendukung Enembe juga masih berjaga-jaga di depan rumah Gubernur Papua tersebut.

Karena itu, Moeldoko menegaskan bila Lukas Enembe masih mangkir, maka bisa saja TNI dikerahkan untuk membawa Enembe agar dapat memenuhi panggilan KPK.

"Kalau mereka dalam perlindungan masyarakat, apa perlu TNI dikerahkan? Seperti itu. Kalau diperlukan, dibuat," kata Moeldoko di kantor KSP, Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2022).

Ditegaskan Moeldoko, persoalan yang dihadapi Enembe adalah persoalan hukum murni, tidak ada sama sekali persoalan hukum. Menurutnya, seluruh masyarakat harus mempertanggungjawabkan secara hukum bila melakukan pelanggaran hukum.

"Saya mungkin bisa lebih keras lagi berbicara. Persoalannya, persoalan hukum murni, enggak ada persoalan politik. Maka siapapun harus mempertanggungjawabkan di depan hukum, tidak ada perkecualian," tegas Moeldoko.