Kemendagri Didorong Segera Tetapkan Pejabat Pengganti Gubernur Papua

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) didorong segera menetapkan pejabat pengganti Gubernur Papua, Lukas Enembe. Menurunnya pelayanan kepada masyarakat oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua akibat sakitnya Lukas Enembe, menjadi perhatian banyak pihak.

Ondoafi Besar dari Tanah Tabi, Yanto Eluay bersama tokoh-tokoh adat Papua lainnya ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat adat di wilayahnya masing-masing. Yanto mendukung pemerintah pusat agar segera mengambil langkah strategis.

"Kami setuju kalau pemerintah pusat mengambil langkah-langkah strategis guna menjaga penyelenggaraan pemerintahan di Papua kepada rakyat supaya dapat berjalan. Kami mendukung sekali, masyarakat Papua sangat membutuhkan pelayanan pemerintah" kata pemilik nama lengkap Yanto Khomlay Eluay ini kepada wartawan, Selasa (18/10/2022).

Putra Theys Eluay tersebut menambahkan pelayanan pemerintah, penyelenggaraan pemerintahan di Papua sampai ke tingkat kota dan kabupaten harus tetap optimal. "Supaya bisa berjala baik, solusinya adalah pemerintah pusat harus hadirkan pejabat yang mengambil alih tugas-tugas itu," katanya.

"Saat ini beliau (Lukas Enembe) dalam sudah menjadi tersangka, yang kedua, beliau sedang sakit yang cukup berkepanjangan, saya kira pemerintah pusat sudah bisa mengambil langkah-langkah demi pelayanan pemerintah kepada publik," tuturnya.

Tentang dugaan korupsi yang dituduhkan kepada Lukas Enembe, Yanto dan sejumlah masyarakat adat mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menegakkan hukum.

"Untuk saat ini saya boleh katakan seluruh komunitas masyarakat adat Papua mendukung penegakan hukum terhadap anak Papua, siapa pun dia yang terindikasi melakukan penyelewengan terhadap keuangan negara," tegas Yanto.

Yanto juga angkat bicara soal pengukuhan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar Papua oleh Dewan Adat Papua (DAP). Ia menilai tindakan DAP itu telah merusak tatanan adat. Yanto menyebut pengukuhan atau pengangkatan telah mencoreng wibawa masyarakat Papua.

"Saya sendiri juga selaku tokoh adat di Papua ingin sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Dewan Adat Papua terkait pengukuhan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar bagi tujuh wilayah adat di papua merupakan suatu tindakan yang melecehkan dan merusak tatanan adat Papua," kata Yanto.