BPBD dan KPU DKI Susun Rencana Mitigasi Bencana Pemilu 2024

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat tengah melakukan persiapan untuk mengatasi potensi bencana yang mungkin terjadi selama pelaksanaan Pemilu 2024.

“Dari total 30.766 tempat pemungutan suara (TPS), telah dipetakan sebanyak 2.841 TPS yang masuk ke dalam lokasi rawan banjir," kata Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Dody Wijaya di Kantor BPBD DKI Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (5/12/2023).

KPU DKI telah melakukan pemetaan distribusi TPS yang dianggap rentan terhadap bencana banjir sebagai langkah awal dalam mempersiapkan kesiapsiagaan. Saat ini, KPU DKI dan BPBD DKI masih dalam proses analisis titik-titik tersebut untuk merancang mitigasi khususnya pada tahap pemungutan dan penghitungan suara.

Selain pemetaan TPS yang rawan banjir, dalam pertemuan tersebut juga dibahas strategi dan skenario darurat dalam setiap tahap pemungutan dan penghitungan suara, termasuk persiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilu.

"Mitigasi bencana perlu dilakukan bersama-sama dalam rangka mencapai target untuk tanpa kecelakaan atau 'zero accident' dan 'zero' PSU (pemungutan suara ulang) pada Pemilu 2024," katanya. 

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji, memberikan tanggapan positif terhadap audiensi KPU DKI.

"Pertemuan ini menjadi upaya antisipasi dan mitigasi dalam menyikapi puncak musim hujan yang diprediksi akan terjadi pada Februari 2024," ujar Isnawa.

Isnawa menambahkan bahwa pertemuan ini bertujuan agar wilayah-wilayah lain di seluruh Indonesia dapat mempertimbangkan situasi kebencanaan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Sebelumnya, Nelvia Gustina, anggota KPU DKI Jakarta Bidang Divisi Perencanaan dan Logistik, mencatat bahwa beberapa tempat penyimpanan logistik belum memenuhi standar KPU. 

"Kalau yang di Aula Kecamatan Mampang masih kurang juga kebutuhan kita dan tempatnya itu juga masih berisiko banjir. Kalau tidak ada tempatnya milik pemerintah bisa disediakan tempat yang lain," jelas Nelvia.