1 Tahun Prabowo-Gibran: Menyulam Asa dari Desa hingga Rumah Rakyat

Jakarta, Beritasatu.com - Sepanjang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berbagai program hasil terbaik cepat (quick win) yang dijanjikan sejak masa kampanye mulai menunjukkan hasil nyata.

Sejumlah program unggulan tersebut, di antaranya melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan.

Langkah cepat ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang tanggap, tepat sasaran, dan berdampak langsung di lapangan.

Pembangunan Infrastruktur di Desa

Melanjutkan pembangunan infrastruktur di desa menjadi fokus pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan di seluruh Indonesia.

Melalui dana alokasi khusus (DAK) fisik, pemerintah mendorong percepatan pemerataan pembangunan dengan fokus pada perbaikan dan pembangunan jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, serta berbagai fasilitas umum lainnya. Langkah ini diharapkan mampu memperkecil kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan publik yang lebih baik.

Sebagai tindak lanjut, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi. Melalui inpres tersebut, pemerintah pusat berkomitmen membantu pemerintah daerah memperbaiki serta membangun infrastruktur jalan di berbagai wilayah.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan, ketersediaan infrastruktur konektivitas yang baik menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing bangsa, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta mempercepat pemerataan pembangunan.

“Dengan peningkatan jalan daerah yang cepat dan efektif, kami yakin potensi pangan dan sumber-sumber energi di daerah akan berkembang maksimal, serta memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Dody Hanggodo, baru-baru ini.

Terdapat 439 kegiatan prioritas pada 2025–2026 yang terdiri atas 393 kegiatan peningkatan jalan atau jembatan dan 46 kegiatan pembangunan baru. Program ini diperkirakan menyerap lebih dari 30.000 tenaga kerja di seluruh Indonesia, dengan sebaran 64,02% di wilayah barat dan 35,98% di wilayah timur.

Pemerintah sendiri mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10,21 triliun untuk mendukung pelaksanaan inpres ini. Dari jumlah tersebut, Rp 9,91 triliun digunakan untuk kegiatan fisik, dan Rp 297 miliar untuk dukungan teknis. Target pembangunan mencakup jalan sepanjang 1.611 kilometer jalan dan 458 meter jembatan.

"Jalan yang dibangun bukan hanya infrastruktur, tetapi juga melancarkan distribusi hasil pertanian, memperkuat akses energi, mempermudah mobilitas warga, membuka peluang wisata dan investasi," kata Dody.

Presiden Prabowo juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Nasional. Kegiatannya meliputi rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder kewenangan pemda seluas 113.419 hektare, pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi tersier kewenangan pemerintah pusat dan pemda seluas 103.816 hektare, hingga pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi air tanah seluas 8.540 hektare. Total pendanaan untuk mendukung inpres ini sebesar Rp 13,6 triliun.

Selain itu juga dikeluarkan Inpres Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional. Kegiatannya meliputi pembangunan sistem pengendalian banjir dan pembangunan jaringan irigasi atau rawa. Anggaran yang disiapkan untuk mendukung program ini sebesar Rp 14,6 triliun.

Ketiga inpres ini menjadi bukti keseriusan Presiden Prabowo dalam membangun infrastruktur di desa untuk mendukung konektivitas dan swasembada pangan, energi, dan air.

Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat ketahanan pangan melalui program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI) yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Program padat karya tunai ini menjadi prioritas pada tahun anggaran 2025 untuk memperbaiki jaringan irigasi dan menyerap tenaga kerja di berbagai daerah.

Hingga akhir September 2025, program P3TGAI telah dilaksanakan di 8.000 lokasi dengan anggaran Rp 1,8 triliun. Progres fisik mencapai 54,52%, sementara progres keuangan telah mencapai 76,88%. Kegiatan ini juga berhasil menyerap 65.424 tenaga kerja dengan total 2,94 juta hari orang kerja (HOK).

“Program ini adalah instrumen penting agar manfaat pembangunan dirasakan secara merata. Dengan melibatkan warga dalam proses pembangunan, padat karya membantu membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan daya beli masyarakat,” tambah Dody.

Pada 2026, Kementerian PU telah menyiapkan rencana perluasan P3TGAI hingga 12.000 lokasi atau meningkat 50% dibanding 2025. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan infrastruktur dijalankan secara padat karya, memberdayakan masyarakat, dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Selain P3TGAI, program padat karya Kementerian PU juga meliputi pemeliharaan jalan dan jembatan, program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas), sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas), serta program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW).

Secara keseluruhan, program padat karya tahun 2025 telah menyerap lebih dari 147.518 tenaga kerja dengan total 4,61 juta HOK di berbagai sektor. Hingga September 2025, realisasi anggaran mencapai Rp 1,53 triliun dari total alokasi Rp 3,46 triliun.

Pemberdayaan Ekonomi

Pembangunan infrastruktur di desa tidak hanya terkait pembangunan fisik saja, seperti jalan, jembatan, atau irigas. Konsep pembangunan infrastruktur desa juga mencakup infrastruktur sosial dan ekonomi (nonfisik).

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menegaskan, sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, fokus utama pembangunan diarahkan ke desa. Hal ini sejalan dengan Asta Cita keenam, yaitu membangun Indonesia dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kemendes PDT telah menetapkan 12 rencana aksi membangun desa, salah satunya melalui penguatan badan usaha milik desa (BUMDes) yang kini mulai menunjukkan hasil nyata.

“Sekarang banyak BUMDes yang penghasilannya luar biasa, ada yang mencapai Rp 17 miliar hingga Rp 28 miliar. Bahkan, beberapa sudah mengikuti pameran internasional seperti Trade Expo Indonesia di BSD yang dihadiri 130 negara,” ungkap Yandri.

Menurutnya, geliat ekonomi desa kini semakin nyata. Beberapa desa telah berhasil menembus pasar ekspor berkat kerja sama dengan Kementerian Perdagangan, hingga memanfaatkan jaringan atase perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di berbagai negara. Ribuan desa potensial ekspor juga sedang disiapkan untuk "naik kelas".

Selain penguatan BUMDes, Kemendes juga menekankan pentingnya ketahanan pangan desa. Dalam Permendes Nomor 2 Tahun 2024, sebanyak 20% dana desa diarahkan untuk ketahanan pangan agar hasilnya produktif dan berkelanjutan.

Yandri juga mendorong desa untuk fokus pada komoditas unggulan agar bisa menopang program unggulan, seperti program makan bergizi gratis (MBG) yang bahan bakunya bersumber dari desa.

“Saya selalu ingatkan, desa jangan hanya jadi penonton. Desa harus jadi pelaku utama. Putaran ekonomi di desa sangat besar,” tegasnya.

Dalam membangun desa, Kemendes tidak hanya mengandalkan APBN. Kolaborasi dengan berbagai pihak terus diperkuat, baik dengan BUMN, perusahaan swasta, maupun mitra luar negeri. Salah satunya melalui program transformasi ekonomi kampung terpadu (Tekad) yang kini berjalan di 1.100 desa di kawasan timur Indonesia, seperti NTT, Maluku, Maluku Utara, hingga Papua. Program ini telah membantu masyarakat mengekspor berbagai produk.

Lebih lanjut, Yandri menjelaskan bahwa pemerintah juga sedang mengembangkan Koperasi Desa Merah Putih sebagai pusat kegiatan ekonomi desa.

“Kami ingin setiap desa punya sentra ekonomi sendiri, tempat masyarakat bisa berbelanja, berdiskusi, dan beraktivitas ekonomi. Ini akan menciptakan kecerahan baru di desa,” ujarnya.

Ia optimistis, apabila program Kopdes berjalan dengan baik di seluruh desa, pertumbuhan ekonomi nasional bisa mencapai 8%, dengan desa sebagai salah satu penyumbang utamanya.

“Program ini sangat bagus dan wajib kita sukseskan. Kalau seluruh desa bergerak, pertumbuhan ekonomi 8% bukan hal yang mustahil,” tegasnya.

Meski demikian, Yandri mengakui masih ada sejumlah tantangan dalam pembangunan desa, seperti keterbatasan SDM, infrastruktur, jaringan listrik, dan sinyal di daerah tertinggal. Namun, ia memastikan pemerintah terus mencari solusi terbaik.

“Setiap program besar pasti punya kendala. Namun, kami optimistis, dengan kerja sama semua pihak, pembangunan desa akan terus maju,” pungkasnya.

BLT Tepat Sasaran

Fokus berikutnya dalam pemerintahan Prabowo-Gibran yaitu melanjutkan program bantuan langsung tunai (BLT) untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat perlindungan sosial. Program ini dianggap penting untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah menghadapi tekanan ekonomi, terutama akibat fluktuasi harga pangan dan energi.

Terobosan paling besar dalam era Prabowo-Gibran adalah penggunaan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) sebagai acuan utama untuk memastikan penyaluran BLT dan bantuan sosial (bansos) lainnya dilakukan tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan. Langkah ini juga didukung digitalisasi sistem penyaluran agar bantuan dapat diterima langsung oleh masyarakat tanpa potongan dan penundaan.

Sebelum DTSEN hadir, berbagai program pensasaran bantuan menggunakan data yang berbeda-beda, seperti data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE), maupun data registrasi sosial ekonomi (Regsosek). Presiden kemudian menginstruksikan agar dilakukan integrasi data sosial dan ekonomi dalam satu sistem nasional guna mencapai tujuan pembangunan yang terukur dan berkelanjutan.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan, penggunaan DTSEN membuat proses penyaluran bansos menjadi lebih akurat dan transparan. Hasilnya, banyak penerima lama yang tidak lagi lolos verifikasi karena tidak memenuhi syarat. Mereka langsung digantikan oleh penerima baru yang dinilai lebih layak dan berhak menerima bantuan.

Data penerima BLT dan bansos lainnya terus dimutakhirkan setiap tiga bulan melalui mekanisme groundchecking oleh Kementerian Sosial dan pemerintah daerah, lalu divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Beberapa jenis BLT yang dilanjutkan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, antara lain BLT Dana Desa yang dikelola pemerintah desa, BLT bahan bakar minyak (BBM), hingga BLT subsidi upah.

Pemerintah juga baru saja mengumumkan program bantuan langsung tunai kesejahteraan Rakyat (BLT kesra) untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Program BLT kesra akan diberikan pada Oktober hingga Desember 2025 sebesar Rp 300.000 per bulan.

“Akan diterima oleh 35.046.783 keluarga penerima manfaat (KPM). Dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya, dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang kalau kita berasumsi satu KPM itu adalah ayah, ibu, dan dua orang anak,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto di Kantor Pos Cikini, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Menurut Airlangga, bantuan ini menyasar desil satu hingga empat berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN). Bantuan ini juga merupakan tambahan di luar BLT reguler yang selama ini disalurkan melalui Kementerian Sosial kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dalam program keluarga harapan dan bantuan sembako.

Secara umum, pada APBN tahun anggaran 2025, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dialokasikan sebesar Rp 503,23 triliun, termasuk di dalamnya untuk BLT. Kebijakan anggaran perlinsos pada 2025 diarahkan untuk melanjutkan berbagai program perlinsos seperti program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, hingga penyaluran subsidi.

Untuk penguatan dan proteksi daya beli masyarakat melalui program keluarga harapan yang menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dari pagu anggaran Rp 28,7 triliun, realisasinya hingga 3 Oktober 2025 mencapai Rp 19,9 triliun atau 69%. Secara umum, realisasi penyaluran bansos hingga triwulan III 2025 telah mencapai lebih dari 75%.

Penggunaan DTSEN sebagai acuan utama penyaluran bansos tepat sasaran juga mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Namun, pemerintah dinilai perlu lebih tegas apabila ada unsur kesengajaan menerima dana yang bukan haknya. Pasalnya, ada pegawai negeri sipil (PNS) hingga pegawai BUMN yang selama ini ikut menerima bansos.  

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyampaikan, apabila terbukti ada unsur kesengajaan menerima dana yang bukan haknya, maka hal itu bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Sebab, berarti orang tersebut dengan sadar menikmati dana publik secara tidak sah dan harus menerima sanksi sesuai ketentuan hukum.

"Apabila sudah ada data atau hasil profiling yang menunjukkan seseorang tidak berhak menerima bantuan, maka harus ada sanksinya. Jangan hanya sekadar dicoret dari daftar penerima. Kementerian Sosial perlu bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terbukti sengaja menyalahi aturan," kata Trubus.

Menyediakan Rumah Murah Bersanitasi Baik

Pemerintahan Prabowo-Gibran juga menunjukkan komitmen kuat dalam menangani persoalan perumahan rakyat di Indonesia. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sebelumnya, urusan perumahan dan kawasan permukiman berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Program 3 juta rumah menjadi salah satu program unggulan dalam sektor perumahan untuk menjawab kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan sanitasi baik. Program ini mencakup pembangunan 1 juta rumah baru di perkotaan, renovasi 2 juta rumah tidak layak huni di desa, serta penyediaan hunian adaptif di kawasan pesisir.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara mengatakan program 3 juta rumah sejalan dengan program paket ekonomi 2025 dan penyerapan tenaga kerja.

"Selain mampu mendorong  pertumbuhan ekonomi, program 3 juta rumah juga mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, sekaligus membuka jutaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat serta mendorong jalannya ratusan industri di sektor perumahan," kata Ara.

Bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki hunian, pemerintah memiliki fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau yang dikenal dengan FLPP. Dalam program 3 tuta rumah, FLPP menjadi salah satu skema pembiayaan utama yang mendukung target pembangunan.

Pada 2025, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 18,8 triliun untuk program FLPP. Dana ini memungkinkan ratusan ribu keluarga menikmati akses pembiayaan rumah dengan bunga rendah sekitar 5% dan tenor hingga 20 tahun.

Seiring perjalanan, target program ini ditingkatkan. Pemerintah menaikkan kuota FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 unit rumah, dengan anggaran melonjak hingga Rp 35,2 triliun. Apabila ditambahkan dengan dukungan lain, seperti penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp 6,7 triliun serta subsidi bantuan uang muka Rp 5,5 triliun, total pembiayaan perumahan rakyat melalui APBN tahun ini mencapai sekitar Rp 47,4 triliun.

Menteri Ara menyampaikan, program rumah subsidi FLPP menjadi solusi utama mengatasi backlog kepemilikan rumah sebesar 9,9 juta unit, sedangkan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) ditujukan untuk mengurangi 26,9 juta rumah tidak layak huni (RTLH). Tahun ini, pemerintah menyalurkan 45.000 unit BSPS dan menargetkan peningkatan menjadi 400.000 unit pada 2026.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan, hingga 28 September 2025, penyaluran KPR subsidi telah mencapai 183.058 unit rumah atau 52,3% dari target 350.000 unit. Total nilai realisasi pembelian mencapai Rp 22,72 triliun, disalurkan melalui 38 bank penyalur dan dikerjakan oleh 7.382 pengembang yang tersebar di 11.488 lokasi perumahan di 33 provinsi dan 394 kabupaten/kota.

Terkait program BSPS yang dikenal sebagai program bedah rumah tidak layak huni (RTLH), hingga September 2025, sebanyak 38.000 unit dari total target 45.000 unit hingga akhir tahun telah berhasil diverifikasi dan mendapatkan surat keputusan (SK).

Menteri Ara menyebut target pembangunan dan renovasi rumah untuk tahun 2025 sekitar 490.000 unit, sementara untuk tahun 2026 ditargetkan mencapai 790.000 unit. Langkah itu dilakukan sebagai upaya percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat baik yang telah memiliki rumah maupun yang belum memiliki rumah.

"Program untuk pengintervensi rakyat Indonesia yang rumahnya ada, tetapi tidak layak huni, ada 26,9 juta. Tahun ini kita ada 45.000 program renovasi rumah oleh negara. Tahun depan, terima kasih pak menteri keuangan, ada 400.000. Jadi naiknya kurang lebih delapan sampai sembilan kali lipat," katanya.

Selain menggunakan anggaran APBN, Kementerian PKP juga melakukan berbagai skema kreatif untuk mempercepat target tiga juta rumah, di antaranya kredit usaha rakyat (KUR) perumahan hingga CSR perusahaan. Langkah itu dilakukan untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat yang memiliki sanitasi baik.

Pemerintah juga akan mempercepat pembangunan tiga proyek perumahan vertikal yang sudah berstatus clear and clean yang berada di Provinsi Banten, Medan Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PKP, Didyk Choiroel, memastikan bahwa program perumahan yang dijalankan oleh kementeriannya sudah dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang mencakup penyediaan air minum serta fasilitas sanitasi.

"Pasti memiliki PSU untuk sanitasi juga," ujarnya.

Pengamat properti Colliers, Aleviery Akbar, mengapresiasi keseriusan pemerintah menuntaskan program rumah subsidi. Apalagi pemerintah juga sudah menambah kuota FLPP untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat.

Namun, ia melihat pekerjaan rumah pemerintah masih besar karena angka backlog perumahan per tahun masih sangat tinggi. Di sisi lain, Aleviery juga menyoroti masalah pembiayaan rumah subsidi. Meski harganya di bawah rumah komersial, banyak masyarakat terancam kesulitan membayar cicilan karena daya beli melemah.

“Problemnya, gaji masyarakat naiknya di bawah 5% per tahun. Artinya, tidak seimbang antara kenaikan gaji dengan bunga cicilan rumah. Kondisi ini membuat kemampuan bayar mereka terbatas,” kata Aleviery.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah, mengatakan pengaduan terkait kualitas rumah subsidi kini sudah jauh berkurang. Apersi juga telah berkomunikasi dengan pihak pengembang agar selalu mendengarkan keluhan masyarakat yang akan menempati rumah subsidi.

"Sedikit apa pun keluhan terkait masalah bangunan, itu harus menjadi evaluasi dan harus diperbaiki. Namun, saat ini pengaduan terkait kualitas rumah sangat berkurang," kata Junaidi.

Salah satu penerima manfaat program ini adalah Budi, seorang guru SMA swasta di Bogor. Ia mengaku cicilan rumah subsidi yang kini dibayarnya jauh lebih ringan dibanding biaya kontrakan sebelumnya. Lokasi rumahnya di Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, juga sangat strategis dan mudah diakses karena berada di pinggir jalan raya Cileungsi-Jonggol.

“Sekarang cuma 30 menit ke tempat kerja, dahulu bisa 1,5 jam karena macet. Biayanya lebih murah, dan yang paling penting ini rumah sendiri,” ujar Budi saat ditemui Beritasatu.com, Senin (13/10/2025).

Dari sisi kualitas, Budi mengaku puas dengan spesifikasi bangunan dan sanitasi lingkungan. Ia menilai plafon rumahnya lebih tinggi dibanding rumah subsidi lain sehingga terasa lebih lega dan nyaman.

“Sanitasi sejauh ini bagus. Pengembang juga cepat tanggap kalau ada kendala,” tambahnya.

Hal serupa dirasakan Gilang, pengemudi ojek online yang juga tinggal di kompleks yang sama. Ia mengetahui informasi rumah subsidi ini dari media sosial TikTok dan langsung tertarik setelah survei lokasi.

“Cicilannya ringan banget buat saya yang kerja sebagai driver ojol. Proses kreditnya juga cepat dan enggak ribet,” katanya.

Menurut Gilang, lingkungan perumahan tertata rapi, desainnya bagus, dan akses jalannya lebar sehingga nyaman untuk dua mobil berpapasan.

“Lokasinya strategis, dekat jalan raya, langsung srek,” ujarnya.

Ia juga memuji pengelolaan fasilitas dasar, seperti air dan sampah yang sudah berjalan baik. “Sampah dikelola paguyuban seminggu dua kali. Kalau ada keluhan soal selokan, langsung ditangani dalam dua atau tiga hari,” jelasnya.

Pengalaman serupa datang dari Desy, pedagang warung sembako di Pesona Kahuripan 10. Ia merasa lebih tenang setelah memiliki rumah sendiri. “Kalau ngontrak, selalu was-was. Sekarang lebih nyaman dan aman,” ucapnya.

Desy membandingkan cicilan rumahnya sebesar Rp 1,4 juta per bulan selama 15 tahun dengan biaya kontrakan sebelumnya Rp 1,55 juta. “Lebih murah dan jaminannya rumah sendiri. Saya juga langsung buka warung karena lokasinya strategis dan ramai,” katanya.

Ketiga penerima manfaat itu merupakan bagian dari 26.000 keluarga yang baru saja mengikuti akad kredit massal rumah subsidi dengan skema FLPP yang diresmikan langsung Presiden Prabowo Subianto, Senin (29/9/2025). Acara dipusatkan di Pesona Kahuripan 10, Bogor, dan digelar secara hybrid di berbagai daerah.